Majelis Pertimbangan PPP Minta SDA Akui Kepengurusan Romi

Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya dengan Romahurmuziy (Romi) sebagai ketua umum. Suryadharma Ali (SDA) yang berseberangan kubu dengan Romi pun diminta untuk mengakui dan lapang dada.

"Mau tidak mau, kubu Suryadharma harus mengakui tapi Romi juga harus buka pintu islah. Pak Suryadharma sebaiknya lapang dada," kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Zarkasih Nur ketika dihubungi detikcom, Rabu (29/10/2014).

MPP PPP terus mendorong agar kedua kubu islah dan partai tidak terus menerus terpecah belah. Zarkasih menantang Romi untuk menyatukan semua pihak di partai berlambang kakbah itu.

"Partai harus islah dari mana pun datangnya. Kalau Romi mampu gerakkan partai dan terjadi islah, why not? Jangan sampai partai ini terpecah karena kepentingan jangka pendek," ucapnya.

Kubu SDA berencana mengadakan Muktamar pada Jumat (30/10) besok di Jakarta. Zarkasih berpesan agar muktamar itu bisa menyatukan semua perbedaan pendapat. Terkait Romi yang melarang DPW datang ke muktamar tersebut, Zarkasih memakluminya.

"Ya karena kan DPW sudah datang ke muktamar di Surabaya. Jadi supaya tidak simpang siur, kemudian melarang ke Jakarta," ujarnya.

Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII lewat Keputusan Menkum HAM RI Nomor M.HH-77.AH.11.01 Tahun 2014. Muktamar VIII di Surabaya dilaksanakan pada 15-17 Oktober 2014. Romi pun langsung mendaftarkan hasil Muktamar ke Kemenkum HAM pada tanggal 20 Oktober 2014.

(imk/erd)