Ini Tanggapan Romi Soal Pimpinan DPR Akan Ajukan Hak Interpelasi

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon ‎mengatakan kemungkinan untuk mengajukan hak interpelasi apabila Menkumham Yasonna H Laoly benar mengeluarkan surat keputusan kepengurusan PPP yang sah. Namun Romahurmuziy menganggap hal itu sangat tak pantas.

"Bagi PPP itu mengada-ada dan itu bagian dari menghambat program-program kerakyatan dan semakin menunjukkan keinginan untuk menyapu bersih dan jauh dari semangat mengakhiri seluruh kontestasi yang ada‎," kata Romi di Hotel Crowne Plaza, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2014).

Sebelumnya Fadli menyindir Menkumham yang baru Yasonna H Laoly agar tidak bermain dengan kepentingan politik terkait status kepengurusan PPP yang sah.

‎"Begini ya, kita peringatkan pada Menkumham agar tidak main politik. Dia bekerja sesuai tupoksi sebagai Menkumham. Jangan main politik. Dan jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik. Itu peringatan saya kepada dia," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Lagipula, menurut Fadli, surat yang dimaksud terkait pengakuan Kemenkumham soal kepengurusan PPP versi Romahurmuzy belum bisa dipastikan. Pasalnya, pimpinan belum menerima surat tersebut.

"Suratnya enggak ada. Tadi, saya tanya sama Setjen, surat itu tidak ada. Dari Kemenkumham tidak ada," sebutnya.

(dha/vid)