"Secara umum kami lihat agak kecewa karena ekspektasi kami cukup tinggi, tidak ideal, walau tidak buruk-buruk banget. Teman ICW beri nilai 6,5 untuk Kabinet Jokowi. Dari sisi profile kami anggap masih ada yang bermasalah. Dari sisi kualitas dan kapabilitas, ada beberapa yang memiliki potensi konflik kepentingan," ujar Koordinator ICW Ade Irawan.
Hal tersebut dijelaskan Ade dalam diskusi di kantor ICW, Jl Kalibata Timur 4 No 6b, Jaksel, Selasa (28/10/2014). Menurutnya Kabinet Kerja Jokowi masih setengah-setengah dalam mengakomodasi baik keinginan partai politik, maupun keinginan partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ICW pun membuat pemetaan terhadap menteri-menteri Jokowi ini. Dari 34 menteri di Kabinet Kerja, menurut ICW sebanyak 44,1 persen atau 15 orang berlatar belakang politisi. Setelah itu 11 orang akademisi, 9 profesional, 5 pengusaha, 2 purnawirawan dan 1 Kepala Daerah.
Dari kaca mata ICW, banyak anggota kabinet yang merangkap profesi. Baik sebagai politisi, pengusaha, profesional, maupun akademisi. Sebaran Politisi berdasarkan Kementerian Koordinator berdasarkan data ICW adalah 4 di Kemenko Polhukam, 6 di Kemenko Perekonomian, dan 5 di Kemenko SDM dan Kebudayaan. Sementara itu Kemenko Kemaritiman 0 politisi.
"Sebaran politisi menurut Kemenko, paling banyak ditaruh di Kemenko Perekonomian. Profesional itu nggak banyak, paling banyak politisi. Nampaknya 3 Kemenko ini, merupakan jabatan yang cukup diincar politisi," jelas Koordinator ICW Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri dalam kesempatan yang sama.
Profiling lain yang dilakukan ICW adalah bahwa usia rata-rara para Menteri Kabinet Kerja tidak jauh berbeda dengan usia Presiden Jokowi yakni sekitar umur 52-53 tahun. Sebanyak 70,6 persen Menteri lahir di pulau Jawa dan 18 pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, mayoritas lulusan Amerika Serikat.
Menilai Kabinet Kerja Jokowi dinilai bukan sebagai jajaran malaikat, ICW pun memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Terutama mengenai dilibatkannya KPK dan PPATK yang diapresiasi baik oleh ICW dalam seleksi menteri lalu yang disebut harus diteruskan hingga ke jajaran di bawahnya.
"Penting diteruskan pada jabatan strategis di BUMN dan Direktorat lainnya. Konflik kepentingan bisnis dan politik di Kabinet Kerja sangat tinggi, oleh karena itu Jokowi harus merealisasikan komitmennya bahwa Menteri Aktif tidak boleh merangkap jabatan di partai dan perusahaan," tutup Febri.
(ear/gah)











































