Hidayat: Batasan Waktu Asing di Aceh untuk Amankan Bantuan

Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memahami pembatasan waktu bagi relawan dan militer asing di Aceh semata-mata untuk mengamankan distribusi bantuan."PBB harus sadar bahwa selain ada gempa di sana juga ada keberadaan GAM. Apakah PBB mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan relawan asing. Jadi pembatasan ini semata-mata agar membantu bantuan bisa tersampaikan dengan aman," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2005).Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintah RI tidak membatasi keberadaan relawan dan bantuan asing di Aceh hingga 26 Maret 2005. "Kami dapat memahami karena kalau tidak ada pembatasanan nanti justru ketahanan nasional akan melemah," ujarny.Dalam kesempatan itu, Hidayat dapat memahami keinginan PBB untuk mengkoordinir bantuan di Aceh. "Tetapi kalau PBB meminta bayaran yang sangat besar, tentu akan mencederai PBB. Ini ujian PBB yang s elama ini tulus membantu," ungkap Hidayat.Hidayat meminta Presiden SBY untuk transparan dalam mengelola bantuan. "Kalau sampai ada yang menyelewengkan bantuan tentu pemerintah dan masyarakat akan memberi sanksi yang keras," tandasnya."Kami juga meminta donor untuk selektif dalam menyampaikan bantuan seperti meminta bukti tertulis. Ini akan memudahkan dalam hal pengawasan bantuan," imbuhnya. (aan/)