Bawaslu: Pemecatan 2 Anggota DPR dari PD Sangat Lemah di Mata Hukum

Jakarta - Dua anggota DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) dipecat lewat Surat Pemberhentian dari Mahkamah Partai Demokrat. Posisi mereka sebagai anggota DPR bisa diganti oleh caleg DPR yang tak lolos yakni Roy Suryo dan Jhonny Allen Marbun. Bawaslu menilai pemecatan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum kuat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Mereka (2 anggota Fraksi PD) tidak semata-mata bisa diberhentikan kalau tidak kuat dasar hukumnya. Ini kalau dibiarkan bisa pecat-pecat saja," kata Ketua Bawaslu Muhammad ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (28/10/2014).

Muhammad menuturkan bahwa KPU telah mengeluarkan surat penetapan anggota DPR terpilih dan tidak ada gugatan hingga 3 hari setelah diterbitkan. Surat Mahkamah Partai dinilai hanya bersifat internal dan tidak akan berpengaruh.

"Itu kalau di mata hukum sangat lemah. Surat Mahkamah Partai itu hanya internal, tapi ketika dihadapkan ke KPU tidak berkekuatan," ucapnya.

Mahkamah Partai Demokrat juga memberhentikan anggota DPR terpilih Ambar Tjahyono melalui surat nomor 251/DPP-PHPU/2014, karena dianggap melanggar kode etik, AD/ART dan Pakta Integritas. Meski tak dirinci masalah dimaksud. Akibatnya, caleg dengan perolehan suara berikutnya di dapil yang sama yaitu DI Yogyakarta Roy Suryo, berpeluang untuk masuk lagi sebagai anggota DPR RI dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) mendatang.

Anggota DPR Fraksi PD kedua yang dipecat adalah Rooslynda Marpaung. Pemecatan terhadap Rooslynda membuat caleg perolehan suara berikutnya Jhonny Allen Marbun berpeluang masuk Senayan. Selain dua nama di atas, kabarnya ada dua nama lainnya yang sudah dilantik sebagai anggota DPR RI namun harus dipecat karena alasan tertentu. Namun kedua nama ini masih menunggu proses dari Mahkamah Partai termasuk DPP.

(imk/erd)