Ingin Musyawarah, PDIP Belum Juga Setor Nama Anggota Komisi

Jakarta -

DPR RI akan menggelar Paripurna untuk membahas susunan alat kelengkapan dewan siang ini. Namun Fraksi PDIP masih belum menyetorkan nama-nama anggotanya untuk dimasukan dalam alat kelengkapan dewan.

"Belum, kita masih ingin mengupayakan agar dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Kami selalu meminta musyawarah sejak awal sampai akhir. Musyawarah kan mendekatkan pikiran. Jangan sampai pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan itu sama seperti memilih pimpinan DPR dan MPR," ujar Sekretaris FPDIP Bambang Wuryanto saat dihubungi, Selasa (28/10/2014).

Bambang menilai terdapat unsur memaksakan kehendak dari para pimpinan DPR dan fraksi dari partai Koalisi Merah Putih (KMP) agar dapat menyapu bersih pimpinan alat kelengkapan dewan. FPDIP merasa hak untuk menyatakan pendapatnya seolah dihilangkan untuk menentukan pimpinan alat kelengkapan dewan.

"Hak memilih dan dipilih kita dihilangkan. Ini sudah by design sejak awal oleh mereka. KMP sudah merekayasa agar semua keputusan cukup diambil enam fraksi saja, karena sejak awal jumlah mereka ada enam fraksi. Meski sekarang PPP sudah bersama kami," imbuh Bambang.

Dalam pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa ketua rapat dapat membuka rapat apabila separuh anggota rapat yang terdiri dari lebih dari separuh unsur fraksi. Selain itu pada pasal 284 ayat (3) memungkinkan pengambilan keputusan tetap disahkan meskipun ada fraksi yang walk out.

"Tentu saat ini mereka berusaha membuat kita bagaimana menyetujui itu tata tertib yang membelenggu kita. Membuat kami harus menyerahkan semuanya. Kami meminta forum musyawarah untuk bicara soal pimpinan alat kelengkapan dewan supaya ada dialog dan seterusnya," ucap Bambang.

(bpn/erd)