Migrant Care: Tantangan Menaker Baru Reformasi Internal dan Urus TKI

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri punya tugas berat membenahi karut marut persoalan tenaga kerja. Menteri Hanif harus bisa mewujudkan program aksi nyata yang dirancang Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Menaker baru harus menjawab persoalan soal perlindungan buruh migran menyangkut revisi UU, konvensi buruh migran, perbaikan asuransi, diplomasi dan pelayananan yang harus dilakukan secara konsisten," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Senin (27/10/2014) malam.

Menaker baru juga harus membangun komunikasi dengan organisasi masyarakat sipil, serikat buruh di dalam dan luar negeri. "Didengarkan refleksi mereka dan dikonsultasikan," sambungnya.

Terkait buruh dalam negeri, Menaker juga harus merumuskan sistem pengupahan layak bersama sistem terkait. "Untuk buruh migran yang akan berangkat ke luar negeri, Kemenaker harus mengoptimalkan persiapan yang diperlukan supaya tidak permasalahan yang menimpa buruh migran ketika di luar negeri," sambungnya.

Anis berharap Hanif yang pernah jadi staf khusus Menaker menunjukkan kinerjanya. Untuk internal, reformasi di lingkungan kementerian perlu diprioritaskan.

"Misalnya pengelolaan asuransi, penerbitan izin PJTKI yang selama ini banyak cacatnya harus dibenahi, tak lagi korup," harap Anis.

(fdn/try)