4 Orang ini Kembali Menduduki Kursi Menteri di Kabinet Kerja

Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini Senin (27/10/2014) melantik 34 menteri yang tergabung di dalam Kabinet Kerja. Bagi beberapa orang menteri, ini bukan kali pertama mereka duduk sebagai pembantu presiden.

Para menteri di Kabinet Kerja yang sebelumnya sudah pernah menjadi menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sofyan Djalil pertama kali menjabat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu I. Waktu itu ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2007 terjadi reshuffle kabinet dan posisi Sofyan bergeser jadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia bertahan sampai akhir masa jabatan kabinet di 2009.

Namun sebelum lengser pada 2009, ia sempat menjadi Menteri Keuangan Ad Interim saat Menteri Keuangan Sri Mulyani meninggalkan tanah air selama 12 hari ke Washington, AS, untuk mengikuti pertemuan G20 pada masa krisis.

Sementara itu, Rini Soemarno pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Kabinet Gotong Royong era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Rini menjabat sejak 2001-2004.

Usai melepas jabatan menteri, lulusan Wellesley College Amerika Serikat ini kembali ke dunia bisnis. Rini kembali sering terlihat ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK.

Ada pula Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Kabinet Persatuan Nasional. Pada periode 1999-2001, Khofifah bekerja membantu Presiden Abdurrahman Wahid.

Perempuan kelahiran Surabaya, 19 Mei 1965 ini dikenal sebagai Ketua Muslimat Nahdhatul Ulama. Saat hiruk-pikuk Pilpres 2014, Khofifah menjadi juru bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK.

Menteri 'incumbent' di Kabinet Kerja adalah Lukman Hakim Saifuddin. Politikus ini sebelumnya sudah menjabat Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Suryadharma Ali yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Meski baru menjabat beberapa bulan, Lukman sudah memiliki sejumlah prestasi di antaranya berhasil melobi untuk menghemat biaya pemondokan haji di Mekkah sebesar Rp 97 miliar dan di Madinah Rp 43 miliar untuk tahun anggaran 2015. Ia juga mampu mengakomodasi Muhammadiyah dalam sidang isbat penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1434 Hijriyah. Padahal sebelumnya ormas muslim tersebut tak pernah hadir dalam penentuan tersebut.

(imk/erd)