Ketua PDIP: Pemilihan Alat Kelengkapan Dewan Harus Libatkan Fraksi KIH

Jakarta - Politisi Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto mengatakan bahwa pemilihan alat kelengkapan dewan seperti pimpinan komisi bisa dilakukan tanpa melibatkan fraksi di Koalisi Indonesia Hebat. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menepis hal tersebut.

"Enggak bisa dong, kalau bisa jalan pasti sudah dilakukan kemarin-kemarin. Kalau bisa jalan, kita lihat saja. Selama ini di paripurna kan dag dog, dag dog saja pemilihan DPR, ini kan enggak mungkin," ujar Trimedya di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Menurut dia, dalam tata tertib terkait penentuan alat kelengkapan, tidak mungkin fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih bisa melakukannya tanpa melibatkan fraksi di KIH. Dia pun meyakini kehadiran PPP dalam koalisi serta sebagai anggota kabinet menjadi posisi tawar.

"Secara tatib kan 50 plus satu. Dengan Pak Lukman sebagai Menteri Agama. Jadi, posisi PPP enggak lari-lari lagi kan. Sekarang ini kan kami sudah punya posisi tawar. Di KIH ini kan kami juga tidak hanya membagi kepada PDIP, tapi juga kepada Nasdem, Hanura, PKB, harusnya berbagi. Tidak bisa diborong PDIP," sebutnya

Trimedya juga membandingkan persoalan ini juga terjadi pada 2004 lalu antara Koalisi Kerakyatan dengan Koalisi Kebangsaan. Saat itu Koalisi Kebangsaan menguasai parlemen. Meski dikuasai satu koalisi, namun akhirnya untuk alat kelengkapan dewan terjadi kesepakatan.

"Ini kan sama saja seperti 2004 antara Koalisi Kerakyatan dengan Koalisi Kebangsaaan. Dan kemudian ada titik temunya," katanya.

Dia menyebut kalau KIH akan secepatnya menyetor nama-nama terkait alat kelengkapan dewan. Hal ini mengingat pada November mendatang, parlemen sudah memasuki masa reses.

"Tergantung kesepakatan, kita kan ingin proporsional. Saya kira ini tidak boleh terlalu lama. Nah, pekan depan sudah masuk November. DPR juga reses. Memang tergantung musyawarah, saya dengar paripurna hari ini tidak ada. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah selesai," sebutnya.

PDIP menurutnya juga optimistis kalau fraksi-fraksi KMP mulai setuju mengarah pembahasan musyawarah mufakat terkait pemilihan untuk alat kelengkapan dewan ini.

"Mudah-mudahan ada. Arahnya kan sudah mulai ke sana. Kan politik ini tidak boleh menang-menangan. Enggak boleh kalah-kalahan," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum itu.



(hat/erd)