Wakil Ketua MPR Puji Susunan Kabinet Jokowi

Jakarta - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menilai susunan Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo sudah bagus. Dia menyebut adanya peleburan antara dua kementerian itu adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Kalau mengurangi jadinya mengurangi anggaran kan bagus daripada menambah anggaran. Iya kan. Semua saya kira berjalan sangat bagus, lancar, enggak ada, engak ada isu hari ini juga gak ada. Kecuali kalau kalian (media) yg bikin panas-panas lagi," ujar Oesman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Dia pun coba membandingkan antara kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY juga punya hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi untuk susunan kabinetnya.

"Ini Jokowi yang menang, yang ngatur, republik ini. Ya suka-sukanya dia lah dulu. Masak periode dia memimpin enggak mungkin orang harus mengintervensi. Dulu kementerian yang ditaruh SBY itu tidak kenal semuanya, apakah kementerian itu kabinet 1 dan 2 tidak ada yang tahu," sebutnya.

Oesman menambahkan lebih baik saat ini ikut mendukung kabinet Jokowi-JK. Soal adanya isu menteri dapat rapor kuning atau merah di kabinet Jokowi, dia enggan berspekulasi. Lebih baik persoalan itu ditanyakan kepada KPK.

"Kalau itu tanya sama KPK, jangan tanya sama saya. Karena KPK yang lebih tahu tentang orang-orang yang bermasalah. Dan itu juga hak prerogatif KPK, bukan presiden," katanya.

Namun, kalau adanya kecemasan soal kebersihan kabinet Jokowi, dinilainya wajar. Tapi, hal ini mesti melihat keinginan Jokowi yang juga menginginkan kabinetnya juga bersih.

"Ya gitu. Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran itu pantas, karena Presiden Jokowi menginginkan kabinetnya bersih. Itu sudah pasti karena rakyat menginginkan itu karena rakyat ingin kabinet berjalan bersih dan menyentuh kepentingan rakyat. Bayangin kalau rakyat, media, presidennya sudah menyatu, ngeri gue ngelihatnya," sebutnya.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi, Minggu (26/10), kemarin sudah mengumumkan 34 kementerian di kabinetnya. Dari 34 kementerian itu terdapat peleburan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang digabung menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat dilebur menjadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.




(hat/erd)