Din Berharap Presiden Jokowi Akomodir Suara Muhammadiyah

Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin berharap kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat mengakomodir aspirasi umat Islam dan Muhammadiyah di dalam pemerintahan.

"Saya minta kepada Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, tolong aspirasi umat Islam, aspirasi Muhammadiyah itu diperhatikan, karena Muhammadiyah berkontribusi pada bangsa dan negara. Kita tidak minta-minta kok, silakanlah dipertimbangkan," kata Din di Gelora Bung Karno, Minggu (26/10/2014).

Din mengatakan, dia menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi terkait terkait bagaimana mengakomodir suara umat Islam dan Muhammadiyah dalam kabinetnya. Sebab hal itu merupakan hak perogatif Presiden.

"Akomodasi kekuatan dari masyarakat seperti Muhammadiyah itu kita serahkan sepenuhnya pada presiden. Itu hak perogatif presiden, dan sebenarnya baik Pak Jokowi mapun Pak JK,‎ sudah mengetahui," ujarnya.‎‎

Lalu, seperti apa harapan MuI dan Muhammadiyah terhadap Kabinet Jokowi-JK? Pertama, menurut Din, pihaknya berharap bahwa kabinet pemerintah itu sesuai dengan komitmen presiden, yaitu bekerja, bekerja dan bekerja.

"Saya kira rakyat akan menuntut janji-janjinnya, ada banyak janji pada saat pilpres, maka rakyat akan menuntutnya, termasuk saat pidato presiden, bekerja, bekerja. Maka saya sepakat kabinet yang akan dibentuk adalah kabinet kerja, maka harus terdiri dari orang-orang yang mau bekerja, seperi Presiden an Wapresnya," ujarnya.

Din mengatakan, menteri dalam kabinet harus punya visi kemana bangsa ini akan dibawa, dan harus sejalan dengan Presiden Jokowi tentang melakukan Revolusi mental.

"Yang kedua, harus punya kemampuan, kapasitas, intelektual, manajeril, leadership. Banyak menteri yang bukan pemimpin, bukan Manajer. Baru yang ketiga, integritas moral. Saya kira langkah dengan meminta rekomendasi dari KPk itu bagus sekali, jangan sampai ada seorang dari anggota kabinet yang dipanggil sebagai tersangka, saksi oleh KPK pada masa akan datang," tuturnya

(idh/ahy)