Rekomendasi KPK dan PPATK Soal Calon Menteri Harus Menjadi Tradisi Baru

Jakarta - Jokowi-JK sempat beberapa kali menunda mengumumkan susunan kabinetnya dengan alasan menunggu klarifikasi pemeriksaan nama calon menteri di KPK dan PPATK. Namun, klarifikasi KPK dan PPAT jangan hanya dijadikan seremonial belaka,.

"Kalau minta dukungan KPK dan PPATK menurut saya apresiasi. Ini adalah tradisi baru," ujar pengamat politik Heri Budianto kepada detikcom, Minggu (26/10/2014).

Namun Heri mengingatkan bahwa setelah penyerahan hasil pemeriksaan KPK dan PPATK, ada perubahan yang menarik terutama pada struktur kabinet yang harus bersih dari korupsi. "Jangan sampai seremonial saja, nanti kita lihat komitmennya,"ucapnya.

"Saat ini kita menunggu kerja Pak Jokowi apakah nama yang masuk kabinet adalah orang bersih," tambahnya.

Rencananya,susunan kabinet akan diumumkan di Istana Negara pada sore hari ini. "Sudah tidak ada lagi yang diubah," kata Andi di Komplek Istana, Jakarta, Sabtu (26/10/) kemarin.

Menurut Andi, Presiden Jokowi juga meminta agar media dan publik tak lagi meributkan soal label merah dan kuning yang diberikan KPK. Hal itu tak baik.

"Presiden inginkan agar spekulasi di media tentang nama-nama yang dapatkan bendera kuning merah dari KPK dihentikan," jelas Andi.

(fiq/fjp)