"Kami berharap Pak Jokowi memilih orang di luar Kejagung. Karena selama ini Kejagung adalah lembaga yang selalu melakukan impunitas," ujar Sumarsih di kantor KontraS, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2014).
Impunitas adalah situasi dimana pelaku kejahatan dibiarkan bebas tanpa proses hukum. Sumarsih menyampaikan hal itu terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang tak kunjung terungkap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator KontraS, Haris azhar. Menurut Haris, jika nama-nama tokoh yang terkait sejumlah peristiwa pelanggaran HAM menjadi menteri maka tokoh-tokoh muda sebaiknya menolak tawaran menteri.
"Kita imbau nama-nama seperti Saldi Isra dan lainnya untuk tidak gabung dalam kabinet. Ini orang-orang muda yang relatif profesional, kalau mereka masuk dan masih ada nama Wiranto atau Ryamizard, seharusnya mereka berpikir tidak bisa bekerja secara tim jika ada anggota timnya diduga melanggar hukum," ujar Haris terpisah.
"Bangsa ini butuh orang yang kerja. Ada banyak masyarakat yang butuh kerja konkret pemerintah. Kalau diisi orang-orang tua, saya pikir, sudah tidak layak," tutup Haris.
(vid/aan)











































