Tak Setuju Wiranto Jadi Menteri, KontraS Sebut Nama Moeldoko

Jakarta - Nama Wiranto dan Ryamizard Ryacudu berhembus menjadi kandidat menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa jika dua mantan jenderal itu benar-benar jadi menteri, karena terkait kasus pelanggaran HAM.

"Bagaimana agenda yang memuat konten HAM jika menteri koordinatornya adalah orang yang tak punya perspektif HAM? Lalu bagaimana nanti kalau ada tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM berat?" kata Koordinator KontraS Haris Azhar di kantornya, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2014).

Menurut Haris, jika ingin ada unsur TNI di dalam kabinet maka Jokowi harus melihat nama lain. Kemudian Haris mencontohkan sosok Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang dianggapnya lebih baik.

"Tentara itu kan karena takut digulingkan oleh militer, tapi kenapa harus Wiranto? Moeldoko masih jauh lebih baik dibandingkan Wiranto dan Ryamizard," ujar Haris.

Munculnya nama Ryamizard dan Wiranto dalam bursa calon menteri di kabinet Jokowi-JK‎, menurut Haris, dikarenakan output Rumah Transisi yang lemah. Haris berharap Jokowi lebih terbuka dan menunjukkan hasil dari kerja Rumah Transisi.

"Hasilnya Rumah Transisi itu apa? Kenapa tidak dirumuskan sampai konsep kabinet dan nama-namanya? Itu harusnya didiskusikan ke masyarakat, katanya kan presiden rakyat," ucap Haris.

"Konsep transisi bagus, tapi outputnya nggak jelas. Ini jadi kebingungan dan Jokowi tersandera banyak pihak. Kalau dia komunikasi ke masyarakat itu bisa dan masyarakat Indonesia bukan cuma relawan," tambahnya.

KontraS keberatan jika nama Wiranto dan Ryamizard menjadi menteri kabinet Jokowi-JK. Menurut KontraS, Wiranto terkait oleh peristiwa pelanggaran HAM, sementara Ryamizard disebut kerap menyampaikan pandangan anti HAM.

(vid/aan)