PBB Ambil Alih Tangani Bencana, Aceh Bisa Lepas

Jakarta - Jika Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengambil alih penanganan bencana pasca gempa dan tsunami maka Aceh bisa merdeka. Untuk itu, pemerintah harus lebih meningkatkan keseriusan dalam menangani kondisi Aceh."Kalau sampai PBB menangani Aceh maka provinsi itu bisa lepas," ujar pengamat militer T. Hari Prihartono dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (14/1/2005).Direktur Eksekutif Pokja Pertahanan Pro Patria ini mengaku heran dengan respon positif yang dilakukan pemerintah terhadap keinginan PBB itu. "Bukan melakukan mobilisasi besar-besaran kok malah menyambut baik ide itu. Bahkan, sampai akan dibawa ke sidang kabinet," tukasnya.Ia menilai, ide PBB itu muncul karena pemerintah tidak serius menangani Aceh. "PBB melakukan itu karena respon yang dilakukan pemerintah nilai lambat dan potensial menciptakan instabilitas," kata Hari.Ia mengungkapkan carut marut penanganan Aceh bisa dilihat dari banyak hal antara lain sikap presiden dan wakil presiden yang tidak terpadu serta buruknya koordinasi dalam pengaturan pasukan asing. "Keterlibatan tentara asing disana justru akhirnya tidak efektif karena hanya leih berfungsi untuk distribusi bantuan saja dan tidak terbentu integrated arm forces." "Belum lagi tidak ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab dalam penanganan Aceh karena mengurus daerah bencana seperti itu tidak cukup dengan Alwi Shihab saja," tutur Hari. Deklarasikan Darurat BencanaUntuk itu, lanjut dia, Presiden SBY harus segera mendeklarasikan Aceh dalam status darurat bencana. "SBY seharusnya bukan sekedar menyatakan berkabung nasional saja tapi juga mendeklarasikan Aceh dalam status darurat bencana," tandasnya.Ini dilakukan, papar dia, agar mobilisasi pasukan TNI bisa dilakukan secara besar-besaran. "Kalau sudah dalam kondisi seperti ini sangat dimungkinkan untuk mobilisasi nasional. Tapi, ini nyatanya kan jumlah pasukan yang dikirim kesana masih dalam jumlah yang tidak signifikan," kata Hari.Ia juga mengimbau agar pemerintah segera menunjuk seorang pejabat setingkat menteri yang khusus menangani Aceh. "Kita harus belajar dari penanganan emergency respon yang lambat.""Pejabat yang hanya mondar mandir kesana harus dikurangi karena pasukan yang ada akhirnya banyak yang terfous untuk pengamanan pejabat itu," demikian Hari.Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengungkapkan PBB menawarkan diri menjadi organizer untuk mengelola bantuan hibah yang diterima RI besarnya sekitar US$ 500 juta.Selain itu, PBB juga menghendaki PriceWaterhouse Cooper (PwC) menjadi auditor pengelolaan bantuan itu. (ast/)