Pak Jokowi, Program dan Kebijakan Lebih Penting Daripada Nama Kementerian

Jakarta - Pimpinan DPR telah meminta masukan dari pakar dan birokrat terkait surat perubahan nomenklatur kementerian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya dari pakar bidang ekonomi dari Hendri ‎Saparini yang ikut memberikan usulan.

Salah satu kementerian yang dilebur oleh Presiden Jokowi yaitu Kementerian ‎Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian PDT) yang diubah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"‎Nama itu kan akan menunjukkan kewenangan. Jadi kalau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nah kalau menurut saya itu yang benar malah," ujar Hendri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Menurut Hendri, banyaknya pengangguran di Indonesia bisa diselesaikan dengan program transmigrasi. Hanya saja masalahnya, program transmigrasi ‎masih sangat sedikit saat ini.

"Karena semestinya kita ini banyak pengangguran yang bisa Kementerian Tenaga Kerja itu selesaikan dengan transmigrasi. Tetapi sekarang kan program transmigrasinya sangat sedikit. Nah itu yang salah pada program dan kebijakannya, bukan pada nomenklatur dari pemerintahannya," ucap wanita berjilbab itu.

Hendri juga ikut urun rembug soal Kementerian PDT yang menurutnya dari sisi anggaran sedikit dan semestinya tidak perlu dibuat kementerian. Menurut pakar ekonom itu, pemerintah tidak bisa membuat kementerian berdasarkan daerah tertinggal.

‎"Semestinya kita tidak bisa membuat kementerian berdasarkan daerah tertinggal atau perbatasan, terlalu banyak kementerian. Tapi kalau misalnya mau difokuskan pada desa, maka kementerian desa hanya kewenangan dia itu hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar misalnya tetapi tidak dikaitkan dengan industri dengan infrastruktur karena nanti kalo setiap desa harus merencakan sendiri-sendiri untuk membuat infrastruktur tidak efektif," paparnya.

"Kalau menurut saya, yang terbaik itu transmigrasi tetap dengan kementerian tenanga kerja. Jadi kalau kementerian daerah tertinggal, menurut kami tidak penting. Karena sebenarnya itu bisa diselesaikan lewat kementerian yang lain," sambung Hendri.

Lalu apa untung ruginya Presiden Jokowi dengan komposisi kementerian yang dibentuknya tersebut? Menurut Hendri, hal itu kembali lagi ke Presiden akan keyakinannya dalam mempercepat visi-misinya melalui kementerian tersebut.

"Kembali lagi sebenarnya kepada presiden. Kalau presiden meyakini bahwa ini akan mempercepat visi-misi, balik lagi ini ada cost and benefit. Maka kemudian bagaimana kemudian presiden meminta seluruh pemerintahan ini untuk mengurangi costnya, untuk mempercepat prosesnya kalau memang diyakini bahwa menggabungkan pendidikan tinggi dan riset itu adalah sangat penting, menggabungkan antara PU dengan perumahan itu adalah sangat penting, yang memisahkan pariwisata dengan industri kreatif untuk menjadi badan itu penting. Nah maka itu yang harus menjadi acuan utama. Jadi bukan implikasinya, tetapi tujuannya dulu," tutup Hendri.

(dha/erd)