Ini Alasan Penggabungan Kementerian PU dengan Kemenpera

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menggabungkan sejumlah kementerian. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi demisioner Eko Prasojo mengatakan, penggabungan dua kementerian menjadi satu itu sudah melalui kajian yang mendalam.

"Kami memang merekomendasikan pemisahan dan penggabungan (kementerian)," kata Eko saat berbincang dengan detikcom, Jumat (24/10/2014).

Penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menurut Eko dilakukan agar terjadi sinergi antara bidang pekerjaan umum dan perumahan. "Pada dasarnya dua-duanya ada direktorat dan dua unit yang sama. Menurut kami perlu ada review," kata Eko.

Hasil kajian tersebut kemudian diberikan kepada Tim Transisi yang satu bulan lalu datang ke kantor Kementerian PAN/RB. Saat itu tim yang dipimpin salah satu deputinya, yaitu Andi Widjajanto meminta masukan terkait rencana penyusunan arsitektur kabinet Jokowi-JK.

Senada dengan Eko, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Hendri Saparini pun setuju dengan penggabungan dua kementerian tersebut. Menurut dia penggabungan ini merupakan sebuah langkah untuk mengefektifkan pembangunan.

"Selama ini kita bicara perumahan rakyat tapi lupa ‎pekerjaan umum. Untuk mempercepat, itu (penggabungan) bisa dilakukan," kata Hendri di gedung DPR/MPR, Jakarta.

Namun, Hendri memandang bahwa pemerintah perlu memperhatikan faktor lain dalam perubahan nomenklatur (tata cara penamaan) kementerian itu. Salah satunya yaitu mengenai faktor waktu.

"Memang satu yang berat karena akan berimplikasi pada anggaran, harus dipercepat berapa lama batas waktu yang diselesaikan oleh presiden. Harus ada batas waktu, ini yang perlu dilakukan‎," kata dia.

(erd/nrl)