Polri Siap Sinergi dengan Jokowi Soal Visi Negara Maritim

Jakarta - Di kepemimpinannya, Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, bertekad akan mengembalikan kejayaan maritim, baik dari kedaulatan maupun ekonomi. Namun, Polri selaku penjaga keamanan dan penegakan hukum tidak sepenuhnya mampu menjangkau lautan luas Indonesia.

Oleh sebab itu, Polri akan melakukan sinergitas dengan beberapa instansi yang memiliki kewenangan terkait maritim.

Di Polri, selama ini wilayah perairan dipercayakan kepada Polisi Perairan yang berada di bawah Direktorat Polair Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam). Pimpinan direktorat dipercayakan kepada jenderal bintang satu. Fungsinya adalah melakukan patroli dan penegakan hukum yang ada di wilayah perairan.

"Polair itu adalah pengamanan Polri di perairan yang ada penduduknya. Polri tidak akan mampu menjangkau sampai Zona Ekonomi Ekslusif sampai batas laut yang luas," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Hal ini karena peralatan pendukung yang tidak mumpuni untuk menjangkau wilayah tersebut. "Karena peralatan yang kecil, kapal-kapal kita di bawah 50 meter panjangnya. Sy kira kt tdk akan mampu menjangkau ke sana," beber Sutarman.

Oleh sebab itu, Polri akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk amankan laut.

"Kalau beberapa saat lalu di beberapa kementerian ada total lost karena pencurian ikan hingga triliunan rupiah, mari itu kita selesaikan bersama," ujar Kapolri.

"Sekali lagi, Polri tidak akan mampu menjangkau sampai zona ekonomi ekslusif, Saya kira Angkatan Laut akan mampu ke sana, kita dukung bersama, kita sinergi untuk amankan n jalankan kebijakan presiden untuk meningkatkan dan menggerakkan ekonomi kelautan dengan program maritimnya," imbuh Sutarman.

(ahy/ndr)