Mendagri: Tak Ada Pergantian Pejabat Pemerintahan di NAD

Jakarta - Mendagri M Ma'ruf menyatakan tidak ada pergantian pejabat pemerintahan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Bantuan pejabat pemerintahan daerah lain dan praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) hanya untuk mendorong konsolidasi pemerintahan di NAD."Kita tetap mendorong pejabat NAD. Kita ini hanya memperkuat saja agar roda pemerintahan lebih lancar. Jadi tidak ada pergantian," jelas Mendagri M Ma'ruf kepada wartawan di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Kamis (13/1/2005) siang.menurut Ma'ruf, pengiriman satgas pemerintahan ke NAD guna memperkuat pemerintahan daerah. Para pejabat baik dari Jakarta maupun daerah lainnya sudah dikirim, baik dari tingkat eselon I, II, III dan IV, serta para praja tingkat tiga STPDN. "Saya berharap secepatnya bisa berkonsolidasi dan roda pemerintahan pulih kembali," jelasnya.Hingga kini, lanjut Ma'ruf, baru pemerintahan provinsi dan dua kabupaten dan kota yang berjalan. Oleh sebab itu, dirinya datang ke NAD guna bertemu dengan seluruh bupati dan walikota untuk menerima laporan aktual, apa saja terjadi dan keberadaan serta keadaan aparatur pemerintahan. Ditanya apakah yang menjadi prioritas utama pekerjaan dari satgas pemerintahan di NAD, apakah dibidang pelayanan publik dulu atau bagaimana? Ma'ruf belum bisa menjelaskannya. "Bagaimana pelayanan publik dulu, kalau konsolidasi saja belum. Kita ingin tahu keberadaan aparatur pemerintahan kita, sudah seberapa persen yang lapor. Banyak cara yang kita gunakan, seperti kemarin kita baru mencatat PNS yang baru ambil gaji sekitar 35-40 persen saja," jawabnya.Jadi kapan konsolidasinya? Ma'ruf hanya menjawab, "Kita usahakan secepatnya." (zal/)