Tolak Setor Nama Anggota Komisi DPR, PDIP: Kami Nggak Mau Dikadalin

Jakarta - Pembahasan mengenai alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk komisi, masih berujung deadlock karena Koalisi Indonesia Hebat belum juga menyetorkan nama-nama anggotanya. Anggota Fraksi PDIP DPR belum mau setor nama karena menduga ada skenario yang sudah disiapkan Koalisi Merah Putih untuk menyapu bersih.

"Ini bukan masalah prosedur milih pimpinan tapi substansi gimana bermusyawarah dilakukan. Bukan kita nggak mau setor, tapi kita nggak mau dikadalin setor nama kemudian dia buka rapat komisi di masing-masing AKD untuk melegitimasi pimpinan," ujar Aria di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Kamis (23/10/2014).

KIH sendiri meminta 16 posisi jabatan pimpinan di AKD walaupun secara perhitungan proporsional menurut Aria KIH seharusnya bisa mendapatkan 22-25 jabatan. Namun Aria mengaku dengan kondisi politik di parlemen seperti ini, KIH tidak bisa bermimpi untuk mendapatkannya.

"16 Pimpinan mau ditaruh wakil boleh, ketua juga boleh. Bahwa setiap AKD dan badan ada satu dari KIH. Itu kompromi minimal. Masa mereka sudah semakin kencengnya, bagi-bagi tidak bisa. Kalau kaya gini mari kenceng-kencengan. Masuk akal dong kalau dalam suatu badan dan AKD ada wakil satu. Itu pun kita masih bagi sesama partai di KIH," Aria menjelaskan.

Aria pun mengaku jika dari pihak KMP masih terus bermain 'kencang' seperti selama ini, KIH sendiri bisa melakukan sabotase di parlemen. Bahkan Aria menyatakan bisa menyabotase rapat paripurna melalui ketidakhadiran KIH.

"Saya juga bisa sabot, bahas UU nggak datang, rapat komisi nggak datang, bisa. Macet kan. Jadi nggak solutif gitu loh. Sampai kapan begini? Sampai ada titik temunya. Nggak ada 1 atau dua hari. Kita cari sampai yang pas. Tetap kita akan lobi-lobi. Kalau mentok apa kita nggak kerja. DPR nggak enak dong. Iklim yang kayak gini nggak mungkin," tutur Aria.

"Karena kalau voting biarpun lima fraksi jumlahnya kita tetep aja kalah. Makanya kita ajak musyawarah. Kalau kenceng-kencengan ya tidak akan ada rapat untuk memenuhi kuorum fraksi dan tidak bisa mengambil keputusan. Maka baiknya ketemu," tambahnya.

Lobi-lobi, baik yang formal maupun tidak formal, akan terus dilakukan KIH terkait penyusunan AKD dan komisi ini. Terutama karena hingga saat ini penawaran dari KMP kepada KIH masih belum jelas.

"Tidak jelas sampai sekarang. Mereka tidak mengatasnamakan KMP. Dia hanya minta supaya Golkar memberi, PKS memberi. Jadi hanya suruh ngemis ke fraksi-fraksi. Kan kolektif, kita bagi berapa (untuk fraksi-fraksi KIH)," pungkas Aria.

(ear/trq)