Pramono: Jokowi Belajar dari Pengalaman Lalu, 3 Menteri Terlibat Korupsi

Jakarta - Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan kabinetnya. Politikus senior PDIP Pramono Anung pun menyatakan pemilihan menteri harus benar-benar dipilih sebaik mungkin agar tidak lagi ada menteri aktif yang terlibat korupsi seperti pada pemerintahan yang lalu.

"Langkah maju yang dilakukan Presiden melibatkan lembaga yang notabene selama ini tidak pernah dilibatkan, nah kalau setelah itu terlambat 1-2 hari harusnya bisa dipahami karena toh untuk kebaikan bersama. Kita belajar dari pengalaman lalu ketika perjalanan ada 3 menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/10/2014).

Menurut Pramono melihat rekam jejak sangat diperlukan dalam pembentukan kabinet. Sehingga adalah wajar saat Presiden masih memerlukan waktu dalam memutuskan siapa menteri-menteri yang akan bekerja bersamanya.

"Mudah-mudahan ini pelajaran baru bagi kita semua dan ini peringatan bagi para politisi bahwa rekam jejak itu menjadi sangat penting bagi siapapun. Jangan menganggap rekam jejak bisa terhapuskan, ini hal yang sangat positif dari proses yang dilakukan oleh pak Jokowi-JK," kata anggota DPR Fraksi PDIP itu.

Seperti diketahui, dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada 3 menteri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yakni mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Menteri ESDM Jero Wacik, dan mantan Menag Suryadharma Alie.

Terkait dari Koalisi Indonesia Hebat yang belum mengumpulkan nama-nama untuk anggota komisi, Pramono mengatakan yang namanya politik itu menunggu dan dan memahami. Permasalahan lobi yang masih alot menjadi salah satu penyebab KIH belum menyetorkan nama-nama anggota untuk komisi. KIH sendiri menurut Pramono akan menunggu jika dari KMP juga masih memerlukan waktu.

"Kita mau lah selama di setiap alat kelengkapan dewan (KIH) ada pimpinannya. (Fraksi di KIH) mereka menunggu pengumuman kabinet. Toh partner dan mitranya juga belum terbentuk. Komisi juga belum perlu rapat pada saat ini," jelas Pramono.

Mantan pimpinan DPR periode 2009-2014 ini pun mengingatkan bahwa keputusan mengenai komisi tidak akan bisa diputuskan jika rapat tidak kuorum dengan kehadiran 5 fraksi plus 1 sesuai UU MD3 pasal 22.

"UU ini disusun dengan pandangan fraksi-fraksi yang dibangun akan solid itu 6 fraksi ternyata begitu 1 fraksi lari itu mengunci mereka sendiri. Sehingga dengan demikian mau kaya apapun selama belum ada musyawarah untuk mufakat menurut saya juga akan sulit," tutupnya.

(ear/trq)