Contoh Jokowi, Penentuan Kepala Daerah dan Bos BUMN Diusulkan Libatkan KPK

Jakarta - Upaya Presiden Joko Widodo yang melibatkan KPK serta PPATK dalam penentuan nama menteri di kabinet dipuji. Diharapkan cara Jokowi ini bisa juga dilakukan dalam menentukan calon kepala daerah, anggota dewan, hingga direksi perusahaan BUMN.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat mengatakan langkah Jokowi bagus dan perlu diapresiasi. Tidak hanya calon menteri, menurutnya penentuan calon kepala daerah seperti gubernur, walikota, hingga bupati perlu menggandeng KPK serta PPATK.

"Itu salah satu langkah baru. Saya harap juga pencalonan gubernur, bupati, walikota diminta pendapat juga dari KPK, PPATK. Calon bupati, calon walikota, calon gubernur harus didorong seperti ini," kata Martin dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Martin pun berharap agar KPK nanti semakin menjadi lembaga hukum kredibel dengan memiliki database yang kuat. Pasalnya, kalau penentuan calon kepala daerah meminta saran dari KPK, maka data mesti informatif dan akurat karena cakupan obyeknya lebih luas.

"KPK ke depan harus memerlukan data yang akurat. Bahwa memang yang ditandai, hijau, biru, kuning, kinerja KPK harus lebih baik ke depan. Pimpinan KPK bidang informasi dan data harus bisa mendorong kinerja KPK," sebutnya.

Hal senada dikatakan Sekjen NasDem, Patrice Rio Capella. Menurut dia, tidak hanya calon menteri dan kepala daerah, tapi cara pelibatan KPK ini bisa dilakukan terhadap penentuan calon direksi perusahaan pelat merah atau BUMN. Begitupun dalam penentuan jajaran pejabat eselon I dan II di kementerian.

"Faktanya kalau Dirjen di kementerian itu lebih menguasai teknis daripada menteri yang tidak tahu apa-apa. Karena menteri hanya mengeluarkan kebijakan. Dirjen ini harus diperiksa. Sama juga calon direksi, direktur utama, komisaris BUMN, uang mutar banyak di situ," katanya.

Adapun di tempat yang sama, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengimbau pimpinan DPR bisa berkaca gaya cara Jokowi dalam menentukan jajaran menterinya. Menurut dia, sudah seharusnya DPR sebagai lembaga legislatif bisa mengikuti cara positif agar bisa kredibel.

"Jadi, bukan hanya eksekutif saja, tapi kawan di legislatif perlu dikasih pelajaran. Ini memang sulit dilakukan karena angkuhnya kawan-kawan yang ada di Senayan. Dari penentuan caleg, anggota, pimpinan komisi, sampai pimpinan dewan itu bisa dilakukan," sebut politisi yang identik sapaan Poltak itu.

Namun, diakui Ruhut untuk melakukan metode ini memang diperlukan database yang kuat. Harapannya pun kepada KPK dan PPATK ke depan bisa terus berkembang dan semakin kuat terkait soal database.

(hat/trq)