"Kalau ada yang nyetor lagi ya kita paripurna lagi, nggak ada batas waktunya. Tapi sekarang 5 fraksi itu tidak boleh rapat AKD, bukan AKD kok," kata pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Sidang berlangsung penuh dengan interupsi dari kubu KIH yang menginginkan adanya rapat konsultasi dan lobi-lobi sebelum menyerahkan nama-nama alat kelengkapan dewan. Namun dari kubu KMP merasa pihak KIH hanya menunda-nunda yang nantinya malah menghambat DPR untuk segera bekerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian anggota dewan dari F-PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan ingin pimpinan DPR memberikan putusan yang solutif dan akomodatif karena 5 fraksi belum menyetor nama. Bukan berarti 5 fraksi itu ingin menyandera atau tak ingin segera bekerja.
โ"Kami secara serius datang ke ruangan ini untuk meneruskan pembahasan yang telah kita tunda. Sama sekali tidak ada niatan kami untuk menyandera, ini perlu kita tegaskan seolah-olah fraksi-fraksi yang belum menyerahkan itu untuk menyandera. Kami mengharapkan putusan solutif, akomodatif, agar tidak mentah lagi, dari pengalaman kerjasama denganโ konsultasi dilakukan secara tulus, sehingga kita tidak di sini lagi bersitegang," kata Hendrawan.
(dha/trq)











































