Jokowi Harus Dengar Suara Rakyat dan Lepas dari Tekanan Parpol

Jakarta - Presiden Joko Widodo belum mengumumkan susunan kabinetnya hingga saat ini. Agar tak muncul pemikiran Jokowi mendapat tekanan dari Partai Politik, ia harus mendengarkan suara rakyat.

"Rakyat juga tidak benar hanya menunggu, rakyat bisa menyuarakan hak suara, supaya menteri-menteri yang duduk di situ memang yang ingin membangun dan pro rakyat," kata Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing saat berbincang dengan detikcom, Kamis (23/10/2014).

"Jokowi sebaiknya membuka nama nama kandidat menterinya dan meminta masukan langsung kepada masyarakat. Sehingga menteri menteri yang terpilih adalah yang benar-benar didukung rakyat. Dari situ rakyat akan menilai bahwa (kabinet belum juga diumumkan) bukan karena tekanan parpol," lanjutnya.

Menurut Emrus, di sisi lain Jokowi memang harus mempertimbangkan adanya menteri perwakilan dari Parpol. Bagaimanapun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa maju sebagai calon presiden karena sokongan dari partai pengusung.

"Meskipun presiden punya hak prerogatif, tidak serta merta presiden tidak mempertimbangkan saran dari partai pengusung. Jika tidak ada menteri dari Parpol pengusung maka bisa saja partai tersebut akan merapat ke Koalisi Merah Putih," ungkap Emrus.

Terkait tempat pengumuman kabinet, Emrus menganggap di mana saja tak masalah. Hal terpenting adalah kinerja menteri menteri itu nantinya.

"Dulu Jokowi melantik pejabat DKI di tempat pembuangan sampah. Terus terang saja saya setuju di Tanjung Priok. Kalau perlu di Sinabung sebagai simbol jika menterinya harus kerja kerja kerja untuk rakyat," tuturnya.

(rna/mad)