"Ya itu berarti pemerintahan nggak responsif. Ini kan saya sudah kasih tahu. Itu berarti pemerintahan nggak responsif," ujar Ketua KPK Abraham Samad ketika ditanya seandainya nama-nama tersebut tetap dipilih Jokowi, Rabu (22/10/2014).
Tak hanya itu saja, bila nama-nama yang tak pernah terungkap secara gamblang tersebut tetap dipakai, kata Samad, maka publik akan menilai kabinet tersebut sebagai kabinet yang tidak bersih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Samad memastikan KPK tetap menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menentukan kabinetnya.
"Kami memberikan rekomendasi agar republik ini dipimpin oleh orang yang bersih dan berintegritas," ujar pria asal Makassar ini.
(fjr/ndr)










































