DPR: Gencatan Senjata RI-GAM Tak Perlu Perantara Asing

Jakarta - DPR menyambut baik inisiatif dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melakukan gencatan senjata dengan pemerintah Indonesia. Gencatan senjata tidak perlu melibatkan perantara dari luar negeri. "Itu sudah cukup bagus inisiatif dari GAM untuk melakukan genjatan senjata. Memang seharusnya kejadian ini menjadi momentum untuk betul-betul melakukan rekonsiliasi antara GAM dengan Indonesia. GAM meletakkan senjata, TNI menyetop operasi militer. Tidak ada serang menyerang, semua fokus bersama-sama membangun Aceh," kata Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2004).Menurut dia, gencatan senjata maupun perjanjian damai antara GAM dan TNI tidak perlu perantara dari luar negeri."Tokoh-tokoh masyarakat seperti MUI, Komnas HAM, tokoh masyarakat Aceh di tingkat nasional dan tokoh LSM duduk bersama dengan pimpinan GAM dan pejabat pemerintah untuk mediasi membicarakan perdamaian. Tidak perlu ada perantara dari luar," papar Theo.Dalam kesempatan itu, Theo setuju pengerahan prajurit TNI secara besar-besaran di Aceh."Asalkan fokusnya untuk operasi kemanusiaan bukan operasi militer, saya setuju prajurit TNI dilipatgandakan dan didukung alokasi dana dari pemerintah dimana beberapa waktu lalu, kita sudah menyetujui peningkatan dana TNI untuk bantuan di Aceh sebesar Rp 225 miliar," demikian Theo L Sambuaga.Perdana Menteri (PM) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud menyatakan anak buahnya siap duduk bersama merundingkan gencatan senjata dengan Pemerintah Indonesia. Gencatan senjata dimaksudkan meringankan beban rakyat Aceh.Selain itu, menurut Malik, perundingan gencatan senjata bertujuan untuk menghapuskan kekhawatiran relawan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh. (aan/)