PDIP Diingatkan PD Soal 'Buku Putih' Tolak Kenaikan BBM

Jakarta - PDIP pernah menolak rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM dengan membagi-bagikan 'buku putih'. Kini, saat pemerintahan Jokowi-JK santer dikabarkan akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, Partai Demokrat mengungkit lagi soal buku itu.

"Daripada Pak Jokowi menaikkan harga BBM, lebih baik PDIP menjalankan usulannya yang dituangkan dalam buku putih yang diberikan saat Pak SBY mau menaikkan harga BBM subsidi," kata politikus Partai Demokrat Didi Irawadi dalam diskusi di Cafe Cheese Cake Factory Jalan Cikini Raya, Jakpus, Selasa (21/10/2014).

Saat Presiden SBY berencana menaikkan harga BBM subsidi, PDIP menjadi fraksi yang paling lantang menyuarakan keberatannya. Mereka memilih walk out saat paripurna pengambilan keputusan terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Politikus Ahmad Basarah menanggapi hal itu bahwa penolakan kenaikan BBM di zaman SBY bersifat kasuistik. Menurutnya saat ini yang terpenting yakni menghindari mafia-mafia di sektor minyak merajalela.

"Penolakan harga BBM itu kasuistik. Sekarang kan kita bisa menghindari untuk orang-orang neolib masuk yang ujung-ujungnya juga akan menggrogoti ekonomi lainnya. Meskipun kami tidak menaikkan BBM, tapi kalau orang-orang neolib itu berkuasa, maka ekonomi juga pasti mengulang tinggi," ucap Basarah.

Perdebatan soal rencana Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi tak berhenti di situ. Menurut politisi PAN Yandri Susanto, persoalan mafia-mafia dan paham neolib tak akan digubris rakyat Indonesia.

"Kalau BBM sudah naik, rakyat tidak akan mau memusingkan hal yang tinggi. Yang dipedulikan mereka adalah kehidupan sehari-hari mereka seperti yang dulu PDIP katakan saat menolak di era Pak SBY dan fraksi PAN akan menolak itu," ujarnya.

Mendengar ucapan Yandri dan Didi, Basarah hanya tersenyum. Menurut Yandri dan Didi, PDIP melalui Jokowi sudah seharusnya membuktikan teori politik yang disampaikan PDIP saat menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi di era SBY.

(bil/trq)