"Pertama, saya mengatakan, siapapun menteri yang ditunjuk Jokowi, harus loyal 100 persen kepada Jokowi. Karena menteri adalah pembantu presiden yang merupakan ujung tombak mewujudkan visi dan misi Jokowi," kata Refly.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly dalam diskusi bertema 'Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK: Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat?' di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014). Acara itu juga dihadiri mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Aktivis ICW Donal Fariz, serta Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hampir tidak mungkin menteri yang pejabat teras parpol atau ketum parpol bisa bekerja maksimal. Jangan-jangan perintah Jokowi untuk all out, dia banyak workoutnya, alias ketika dibutuhkan, ternyata dia sedang asyik masuk dengan urusan parpol," ucap Refly.
"Tidak mungkin menteri-menteri dari parpol tidak korupsi, paling tidak korupsi waktu. Karena itu Jokowi harus tegas dalam hal ini. Loyalitas harus kepada presiden," sambung Refly menegaskan ucapannya.
Kedua, kata Refly, menteri Jokowi harus pekerja keras dan berbuat lebih demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya mensejahterakan rakyat. Jangan memilih menteri yang hanya ingin menikmati berbagai fasilitas negara.
"Menteri yang seperti itu berbahaya bagi bagi perwujudan visi dan misi Jokowi. Kalau berfikir menjadi pejabat publik bisa lebih kaya, lebih makmur, itu salah. Seharusnya pejabat publik itu jauh lebih miskin ketika dia selesai menjabat, karena kesempatan mencari uang tidak ada. Tapi Biasanya rata-rata pejabat publik kita, habis menjabat, kaya raya. Karena Banyak sekali gratifikasi, insentif yang diambil kiri kanan. Yang terjadi adalah banyak yang kemudian masuk penjara," ucapnya.
Lalu ketiga, menteri di kabinet Jokowi menurut Refly juga harus bersih dari berbagai indikasi korupsi. "Jadi dia tidak punya problem korupsi, problem hukum dan penyakit-penyakit sosial lainnya walaupun itu hanya berada di dalam ruang imajinasi publik," imbuhnya.
"Kalau ruang imajinasi publik tidak bisa menerima sang menteri, maka Jokowi lebih baik menghindari menunjuk menteri yang bersangkutan," sambung Refly. Akan jadi beban besar jika nantinya menteri yang dipilih Jokowi tersangkut kasus korupsi. Maka itu, langkah prefentif harus diambil.
"Itu agar publik diyakinkan bahwa kabinet Jokowi bisa berlari kencang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ucap Refly.
Poin keempat, menurut Refly menteri di kabinet Jokowi harus profesional. Dalam artian, punya kualitas dan kualifikasi yang mumpuni. "Dia harus punya passion, gairah. Karena jika tidak, pencapaiannya tidak akan 100 persen," katanya.
Refly menambahkan, pemilihan menteri ini adalah kunci. Itu bisa menjadi starting point yang baik atau buruk bagi pria asal Solo, Jawa Tengah itu.
"Kalau dia bisa menunjuk menteri-menteri yang memenuhi ruang imajinasi publik, ekspektasi publik, bahwa nama-nama ini adalah orang-orang terbaik dalam posisinya, saya kira optimisme akan makin melambung. Orang yang luar biasa harus kita cari (menjadi menteri Jokowi). Terlalu mahal digadaikan, diberi kepada orang yang bukan terbaik bagi republik ini.
(bar/fjr)











































