"Tidak bisa tidak pemerintah harus bekerjasama dengan parlemen. Dan untuk membuat bisa terjadi Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla harus bisa berbagi tugas," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah saat menjadi pembicara di diskusi di Cafe Cheese Cake Factory Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Pembagian tugas tersebut menurut Basarah bisa misalnya, Jokowi bekerja menepati janji-janji politik pada rakyat saat kampanye lalu. Sementara Jusuf Kalla bisa mengharmoniskan hubungan antara parlemen dan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"JK dengan pengalaman politiknya yang mampu menyelesaikan masalah pelik sejarah sosial. Kalau konflik yang fundamental bisa diselesaikan, masa yang di parlemen tidak bisa diselesaikan. JK sangat bisa menyelesaikan atau bekerjasamanya antar fraksi," kata Basarah.
Menurutnya, kedatangan para ketua partai politik dan petinggi negara dalam pelantikan Jokow-JK sebuah angin segar dalam perpolitikan Indonesia. Namun, ia menilai. Jokowi-JK masih memiliki PR agar para ketua partai tersebut dapat meminta petugas partainya yang duduk di parlemen dapat bekerja seirama dengan pemerintah.
Menanggapi hal itu, politisi PAN Yandri Susanto yang hadir dalam diskusi itu menilai semuanya kembali pada apakah program pemerintah Jokowi-JK akan pro rakyat atau tidak. Ia menilai, jika program itu pro rakyat, maka seharusnya tak ada yang menolak.
"Dari pemerintahan tidak perlu curiga bahkan galau dengan parlemen yang kuat. Kami PAN tidak akan tabu . Kami akan mengatakan oke yang pro rakyat dan tdk untuk yang tidak pro rakyt. Tidak ada yang asal mengekor Gerindra dan Golkar. Kami punya warna sendiri. Kamu akan mlihat jernih," ucap Yandri.
(bil/erd)











































