.webp)
"Tantangan pertama Jokowi, bagaimana menunjuk menteri dan pembantu-pembantunya. Ini akan menjadi starting poin yang baik atau buruk bagi Jokowi," kata Refly dalam diskusi bertema 'Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK: Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat?' di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014).
Diskusi yang diadakan Charta Politika dan ICW tersebut juga dihadiri mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Aktivis ICW Donal Fariz, serta Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Refly menjelaskan, menteri merupakan pembantu presiden yang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan visi dan misi. Karena hal itu, sangat kontradiktif jika nantinya Jokowi memilih menteri yang juga menjabat sebagai pejabat teras atau ketum parpol.
"Karena pejabat teras parpol atau ketum parpol memiliki mandat dari konstituen, mandat dari anggota-anggota parpol untuk bisa mewujudkan visi dan misi parpol. Khususnya bagaimana menjaga kemenangan atau memenangkan kontestasi pemilu berikutnya. Di sisi lain dia harus kerja 100 persen membantu mewujudkan visi dan misi jokowi," ucap Refly.
"Karena itu, hampir tidak mungkin menteri yang pejabat teras parpol atau ketum parpol bisa bekerja maksimal. Jangan-jangan perintah Jokowi untuk all out, dia banyak workout-nya. Alias ketika dibutuhkan, dia sedang asyik masuk dengan urusan parpol," sindir Refly.
Jokowi sendiri telah menyatakan seorang ketum Parpol bisa menjadi anggota kabinetnya. Syaratnya, sang ketum harus nonaktif dari kegiatan partai.
Ditambahkan Refly, saat ini ekspektasi masyarakat sangat tinggi kepada Jokowi. Ia berharap suami Iriana tersebut tidak gegabah dalam memilih menteri-menteri di kabinetnya.
"Kalau dia bisa menunjuk menteri-menteri yang memenuhi ruang imajinasi publik, ekspektasi publik, bahwa nama-nama ini adalah orang-orang terbaik dalam posisinya, saya kira optimisme akan makin melambung," jelas Refly.
(bar/fjr)
