Meski Sudah Beri Rekomendasi, KPK Tak Jamin Menteri Jokowi Bebas Korupsi

Jakarta - KPK telah menyerahkan rekomendasi hasil penelusuran rekam jejak calon menteri yang akan tergabung dalam kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo. Meski telah memberikan rekomendasi nama menteri, KPK tak menjamin menteri-menteri Jokowi kelak akan terbebas dari korupsi.

"‎Tidak ada jaminan 100 persen juga apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga tak pernah menjamin itu," kata Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014).

Menurut Johan, KPK hanya sebatas memberi rekomendasi dan catatan terhadap nama menteri yang diajukan Jokowi. Perkara nama-nama yang dianggap 'berisiko tinggi' tetap akan dipilih Jokowi menjadi menteri, sudah bukan urusan KPK.

"Memang ada dari nama-nama itu yang kemudian diberi catatan-catatan khusus oleh pimpinan KPK.‎ KPK dalam posisi bahwa itu hanya semacam catatan track record dari calon-calon yang disampaikan Pak Jokowi ke pimpinan KPK," jelas Johan.

‎"Yang pasti adalah Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, pimpinan KPK Zulkarnain menjelaskan bahwa telah memberi tanda khusus ke nama-nama menteri Jokowi yang 'berisiko tinggi' akan bersentuhan dengan kasus korupsi. Pimpinan KPK memberi tanda merah dan kuning untuk nama-nama itu.

Nama-nama sejumlah kandidat menteri yang telah beredar, yaitu:

- Sri Mulyani
- Eva Sundari
- Anies Baswedan
- Muhaimin Iskandar
- Komjen Pol Budi Gunawan
- Hamid Awaluddin
- Irjen Pol Syafrudin
- Tjahjo Kumolo
- Pramono Anung
- Puan Maharani
- Yunus Husein
- Hasto Krisyanto
- Mas Achmad Santosa
- Darmin Nasution
- RJ Lino
- Dr. Anwar
- Ignasius Jonan
- Luhut Panjaitan
- Yuddy Chrisnandi
- Marwan Jafar
- Rusdi Kirana
- Jimly Asshiddiqie
- Pratikno
- Ferry Mursyidan Baldan
- Jhonny Darmawan
- Sudhamek
- Siti Nurbaya
- Wiranto
- M Yusuf

(kha/fjr)