.webp)
Pujian untuk proses transisi demokrasi yang berjalan mulus dari kepemimpinan SBY ke Jokowi pun mengalir deras. Lagi, Indonesia mendapat acungan jempol dalam hal kehidupan demokrasi.
Gemuruh pesta rakyat telah selesai berganti dengan kerja, kerja dan kerja seperti motto Jokowi. Tidak sedikit tantangan dan permasalahan yang harus diurai oleh pasangan Jokowi-JK selama pemerintahannya berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sadar akan hal tersebut jelang acara pelantikan, pria berusia 53 tahun itu sempat melakukan safari politik dengan menemui sejumlah elit parpol seperti Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang diyakini dapat mencairkan 'perang dingin' dua kubu di parlemen. Apakah langkah tersebut benar-benar efektif ke depan? Biar waktu yang menjawabnya.
Kedua, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lambat. Salah satu visi Jokowi-JK adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Harapannya target tersebut bisa tercapai sebelum 2018 dengan cara meningkatkan logistik dan menjadikan Indonesia sebagai pusat transportasi global.
Ketiga, kelompok ekstrimis. Kelompok ekstrimis dengan mengatasnamakan agama masih menjadi 'teror' dan tantangan tersendiri bagi bangsa ini ke depannya yang perlu mendapat perhatian serius dari Jokowi-JK. Keempat, pekerjaan rumah (PR) pemerintahan yang akan datang berikutnya adalah bagaimana cara membenahi sistem birokrasi yang masih amburadul.
Sebagaimana diketahui, tingkat korupsi di tubuh birokrasi dalam negeri masih terbilang tinggi. Mampukah Jokowi-JK menekan permainan kotor itu dengan menciptakan transparansi sebagaimana yang coba diterapkannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta?
Kelima, masalah berkaitan etnis. Dua kali menjadi pemimpin daerah di Solo dan DKI Jakarta, dua kali itu pula Jokowi didampingi wakilnya non muslim. Hal ini mengundang berbagai reaksi dari kelompok agama yang menentangnya. Seperti yang menimpa Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tak hentinya mengundang reaksi penolakan para kelompok agama.
Sementara itu menurut situs Guardian mencatat, tantangan awal terberat pemerintahan Jokowi-JK adalah memotong angka subsidi BBM. Jokowi ditantang untuk berani mengambil kebijakan non populis dengan menaikkan harga BBM yang akan menuai kontroversi. Beranikah Jokowi-JK?
Mantan Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan, menjawab tantangan tersebut. Dikatakannya, pemerintahan Jokowi-JK sudah berencana akan menaikkan harga BBM senilai Rp 3.000 terhitung per November mendatang.
"Sudah diputuskan oleh Pak Jokowi, kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 3.000 per liter. November dimungkinkan sudah dinaikkan," kata Luhut di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa (30/9) lalu.
Menurutnya, ada alasan kuat di balik kenaikan harga BBM pada November mendatang. Dia menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat.
(aws/vid)
