Ini yang Dijanjikan Presiden Jokowi ke Plt Gubernur DKI Ahok

Jakarta - Setelah Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden RI, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan dia akan mengajukan sejumlah program pada Jokowi. Salah satu yang akan diajukannya lebih dulu yakni penanganan masalah transportasi dan kemacetan.

Ahok meminta presiden ke 7 itu memberikan wewenang pengelolaan aset-aset pemerintah pusat yang ada di DKI kepada Pemprov DKI Jakarta. "Misalnya jalan. Selama ini ada yang namanya jalan provinsi, ada jalan negara, kasih ke kita semualah. Termasuk pengelolaan Gelora Bung Karno, Kemayoran," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014).

Jokowi disebut Ahok juga pernah berjanji untuk tetap memperhatikan masalah-masalah yang kompleks di Ibukota. Salah satu janji Jokowi, kata Ahok, untuk meningkatkan alokasi anggaran bantuan untuk tiap kota dan kabupaten dari kas APBN.

"Transportasi juga dia janji akan bantu. Yang pasti beliau (Jokowi) punya konsep bagus. Dia pengen APBN di kementerian dikurangi, lalu diperbanyak untuk bantuan langsung semacam bantuan alokasi khusus ke tingkat Kabupaten/Kota," ujarnya.

"Beliau (Jokowi) pernah ngomongin ke saya, bayangkan kalau tiap Kabupaten/Kota dapat Rp 100 miliar per tahun, kalau digunakan khusus bangun infrastruktur, pembangunannya itu kenceng," imbuh mantan kader partai Geridra itu.

Selain itu, Ahok telah mencatat sejumlah program prioritas pembangunan DKI yang dianggapnya memang perlu kerjasama dengan pemerintah pusat. Selain waduk Ciawi, program yang bakal diajukan ke Jokowi adalab loopline Kereta Api yang nyambung dari Tangerang-Bogor-Bekasi.

"Termasuk untuk persoalan banjir juga, soal NCICD (National Coastal Integrated Capital Development/proyek pembangunan tanggul ("Garuda Raksasa"-red) itu. Karena kan prinsipnya 13 sungai ini masih kewenangan pusat. Itu akan kita bicarakan," pungkas Ahok.

(ros/vid)