Ini yang Akan Dihadapi Pemerintahan 'Sang Penantang' Jokowi-JK

Jakarta - Sederet tantangan menanti Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla yang akan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden hari ini Senin (20/10/2014).

Antara lain defisit anggaran, gejolak politik akibat dominasi kubu lawan di parlemen, dan pemerataan akses pendidikan. Akankah Jokowi, sang penantang dari Solo itu mampu menaklukkan sederet tantangan itu?

Di bidang pendidikan misalnya, duet yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, Partai Hanura, Partai NasDem, dan PKPI itu dituntut bisa meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

"Tugas di dunia pendidikan itu tantangannya adalah bagaimana caranya supaya anak Indonesia, di mana pun dia berada bisa tetap dapat mengecap bangku pendidikan, tetap sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, M Nuh di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2014) lalu.

Bukan hanya akses, namun pemerintahan yang akan datang juga harus memberikan kemudahan bagi mereka untuk menikmati bangku sekolah tanpa terkendala biaya yang tinggi. "Akses ke sekolah dan biaya yang terjangkau, itu juga merupakan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan," jelasnya.

Akses tersebut tak hanya untuk pendidikan di dalam negeri saja, namun juga bagaimana pemerintahan baru berupaya memberikan akses pendidikan hingga ke luar negeri, khususnya di mana banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di sana.

Di bidang ekonomi Jokowi-JK juga dihadapkan pada tiga tantangan yang tidak ringan. Pertama revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rencananya, APBN Perubahan 2015 itu akan diajukan pada Januari 2015. Sejumlah pos di RAPBN 2015 yang disusun oleh pemerintahan SBY menyulitkan Jokowi dan Kalla dalam mewujudkan misi dan misinya.

Antara lain anggaran subsidi yang mencapai Rp 433,51 triliun. Angka itu dianggap terlalu besar, khususnya untuk subsidi energi yang mencapai Rp 363,53 triliun.

Pemangkasan subsidi energi rencananya akan dilakukan, yakni dengan menaikkan harga bahan bakar subsidi (BBM) secara bertahap. Kenaikan harga akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun hingga harga BBM bersubsidi sesuai dengan harga pasar, yakni Rp 13.000 per liter dari harga saat ini sebesar Rp 6.500.

Kenaikan harga BBM bersubsidi mulai dilakukan tahun 2015 dengan kenaikan 20 persen, menyusul 50 persen dan 30 persen hingga 2017. Pada tahun 2015, BBM bersubsidi akan naik Rp 1.500 per liter.

Persoalan tarik menarik rencana kenaikan harga BBM ini terjadi, karena pemerintahan SBY sepakat untuk tidak mau menaikkan harga BBM sampai 20 Oktober 2014, sedangkan Jokowi menginginkan kenaikan harga BBM dilakukan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres. Banyak kalangan menilai, inilah 'bom waktu' pertama yang 'dihadiahkan' kepada Jokowi-JK.

Berulang kali Jokowi menyatakan kesiapannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Meskipun nantinya kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat.

Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yang terpenting kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana.

Kedua, pembentukan atau penyusunan kabinet. Banyak kalangan yang berkeinginan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo harus berbeda dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi memiliki banyak program yang berbeda dengan Presiden SBY, sehingga harus didukung dengan kementerian dan lembaga yang berbeda.

Perubahan struktur kabinet jangan hanya menimbulkan gejolak, tapi tidak mampu memberikan kontribusi efektif pada pemerintahan Jokowi nanti. Jokowi perlu merampingkan kabinet pemerintahannya nanti. Perampingan perlu dilakukan karena visi, misi, dan kebijakan Jokowi berbeda dengan pemerintahan Presiden SBY.

Perampingan kabinet itu diusulkan UGM Yogyakarta misalnya menjadi sekitar 28 kementerian dari jumlah 34 kementerian di pemerintahan saat ini. Hal menarik dari soal penyusunan kabinet ini adalah banyak pemberitaan media massa yang menjagokan seseorang atau melakukan polling dengan menempatkan seseorang layak dipilih sebagai menteri.

Ketiga, “goyangan politik”. Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas masyarakat merasa yakin pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengalami hambatan dari DPR dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

Sebanyak 45,60 persen responden menjawab yakin bahwa DPR akan menghambat Jokowi jika mayoritas anggotanya diisi oleh koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Oleh karena itu, wajar apabila Jokowi-JK saat ini terus melakukan pendekatan kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Meski awalnya ingin membangun koalisi yang ramping, mau tidak mau Jokowi-JK memang harus membutuhkan kekuatan yang lebih besar di parlemen. Survei ini dilakukan pada 24-26 Agustus 2014. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Sederet tantangan itu menanti Jokowi-JK yang pada hari ini resmi menyandang status sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Akankah Jokowi 'Sang Penantang' itu bisa menghadapinya?

(erd/fdn)