"Bagus saja ide itu (sistem sewa satu musim), tapi perlu dibicarakan dengan pemangku kebijakan yang lain," tutur Ketua KPHI Slamet Effendy Yusuf di sela-sela sidak ke kantor PPIH Daker Jeddah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Sabtu (18/10/2014).
Sejumlah pihak yang perlu diajak bicara antara lain DPR. Karena sistem sewa satu musim penuh tentu saja lebih mahal dan bisa memberatkan jamaah haji Indonesia jika tidak disiapkan dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Agama saat ini memang tengah mengkaji serius sistem baru penempatan jamaah haji di Madinah. Langkah ini dipandang perlu untuk memastikan semua jamaah haji Indonesia ditempatkan dekat Masjid Nabawi selama menjalani salat arbain.
Jamaah haji Indonesia berada 9 hari di Madinah untuk salat wajib 40 waktu tanpa putus tersebut. Pada tahun 2014 ini sebanyak 17.000 jamaah haji gelombang pertama ditempatkan di luar markaziyah atau di luar radius 650 meter Masjid Nabawi oleh penyedia akomodasi (majmuah) wanprestasi.
Setiap sistem penempatan jamaah haji ada konsekuensinya. Sewa layanan seperti yang saat ini diterapkan cukup murah, namun faktanya majmuah wanprestasi bisa sembarangan menempatkan 17.000 jamaah haji gelombang pertama di luar markaziyah.
"Kalau sewa layanan lebih murah tapi kita harus mengontrol terus. Kalau sewa musiman lebih mahal tapi kepastiannya lebih baik. Jadi satu gedung kita kuasai tapi sewanya pasti lebih mahal," kata Kepala PPIH Daker Madinah, Nasrullah Jasam, sebelumnya.
"Kita jajaki pola blocking hotel atau sewa satu musim penuh dengan segala plus minusnya. Kalau sewa musiman pasti lebih mahal tapi ada kepastian," imbuh Nasrullah.
Diharapkan sistem baru penempatan jamaah haji di Madinah bisa segera disepakati. Karena negara lain sudah melakukan penjajakan hotel untuk jamaah haji mereka tahun depan.
"Semoga kita bisa menemukan pola ideal memberikan kepastian penempatan ke jamaah, tapi mudah-mudahan terjangkau. Semua pihak mengusulkan perubahan pola penyewaan tapi perlu kita bahas dengan pihak terkait. Sementara beberapa misi haji negara lain sudah mulai menjajaki untuk musim depan, tapi kita perlu komunikasi dengan pihak lain seperti DPR dan sebagainya," harapnya.
(van/rmd)











































