Politik Dua Kaki PPP dan Pertemuan Prabowo Jokowi

Politik Dua Kaki PPP dan Pertemuan Prabowo Jokowi

- detikNews
Sabtu, 18 Okt 2014 10:57 WIB
Politik Dua Kaki PPP dan Pertemuan Prabowo Jokowi
Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah usai menggelar Muktamar VIII dan memunculkan Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum yang diikuti 26 dari 33 DPW. Perhelatan ini digelar atas guncangan politik internal partai berlambang Ka'bah tersebut sehingga muncul dua faksi, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy (Romi).

Suryadharma Ali menginginkan agar PPP tetap setia bersama Prabowo Subianto dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sedangkan Romi merasa partainya seperti diabaikan oleh KMP dalam paket pimpinan DPR dan MPR sehingga ingin membawa gerbong menuju Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pengusung Joko Widodo.

Keputusan muktamar selain mengangkat Romi adalah mengenai sikap politik. Meski menyatakan diri sebagai pendukung dan berada di pemerintahan, tetapi untuk legislatif partai itu seolah 'cari aman'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada prinsipnya PPP jaga jarak dengan semua koalisi tak ada nuansa memusuhi salah satu atau permusuhan perlawanan satu sama lain. Maka kita lakukan pendekatan proaktif ke KMP atau KIH. Tentu politik itu dinamis," kata Romi usai Muktamar di Hotel Empire Palace, Jl Blauran, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10/2014).

Di hari yang sama rupanya Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo. Sebuah peristiwa yang membuat suasana politik cair seketika dari pertemuan dua tokoh besar itu.

Entah kebetulan atau tidak, sehari sebelumnya rapat paripurna penentuan pimpinan fraksi di DPR ditunda. Peta politik diprediksi akan lebih cair dibandingkan pemilihan pimpinan DPR atau MPR usai pertemuan dua tokoh itu.

Pada paripurna pertama periode 2014-2019 di parlemen hujan interupsi layaknya sebuah badai. Adu argumen berputar-putar tak berujung yang akhirnya ditentukan oleh suara terbanyak.

PPP pada saat itu masih menjadi bagian dari KMP. Namun pada sidang MPR terjalin kesepakatan bersama KIH dan akhirnya muncul wacana akan hengkang dari KMP. Namun kini PPP menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintah.

"Kalau Demokrat bilang penyeimbang di luar pemerintahan, PPP penyeimbang di dalam pemerintahan. Jangan sampai jalannya pembangunan terganggu. PPP akan senantiasa di depan mengawal," kata Waketum PPP demisioner Suharso Monoarfa saat diwawancara terpisah.

Mungkinkah suasana politik Indonesia akan lebih cair nantinya?

(bpn/nik)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads