Soal Pertemuan Prabowo-Jokowi, Kapolri: Silaturahmi yang Sangat Positif

Jakarta - Pertemuan Prabowo Subianto degan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) siang tadi, dinilai dapat mencairkan suasana politik yang sempat panas. Menurut Kapolri Jenderal Sutarman pertemuan politik tadi, tentu juga dapat menimbulkan dampak terhadap keamanan di dalam negeri yang semakin kondusif.

Kapolri Jenderal Sutarman berpendapat, pelantikan presiden dan wakil presiden, Senin 20 Oktober nanti diharapkan tidak ada lagi ketegangan politik.

“Kita berharap pesta ini sudah selesai, kompetisi sudah selesai. Kita sudah menetapkan pimpinan Negara,” ujar Kapolri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Dengan pengucapan sumpah dan janji Jokowi-JK nanti, masyarakat diharapkan bersama-sama mendukung serta mengkritisi kepempinan Kabinet Indonesia Hebat itu.

“Kita berharap mari sama-sama mendukungnya, mari sama-sama mengkritisinya dan kita rakyat pasti akan memilih selama kurun 5 tahun ini. Kalau bisa mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu harapan rakyat bisa terppenuhi,” jelasnya.

Seluruh rakyat diimbau untuk bersama-sama mengawal kepemimpinan Jokowi-JK ini. Masyarakat dapat menentukan kembali pilihannya pada Pemilu 2019 nanti.

“Kalau misalnya tidak bisa melakukan rakyat silahkan tidak milih. Jadi itu penilaian, sepenuhnya kepada rakyat,” cetusnya.

“Sehingga dalam suatu proses demokrasi itu setiap kompetisi boleh menyampaikan pendapat pandangannya tetapi setelah kita memilih dan setelah secara aturan terpilih mari kita dukung bersama mari kita kritisi bersama dan silahkan nanti 2019 diserahkan ke rakyat,” tambahnya.

Menurut Sutarman, silaturahmi Jokowi-Prabowo ini sangat bernilai positif. “Saya rasa silaturahmi siapapun sangat positif. Karena dengan silaturahim itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan itulah sepenuhnya bangsa Indonesia ini, lalu ketemu bermusyawarah. Saya kira itu sangat positif,” katanya.

Kapolri menambahkan, situasi politik yang tidak memuaskan rakyat akan berdampak besar terhadap keamanan. Namun, Polri selaku aparat penegak hukum berewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri.

“Kembali lagi ke tugas Polri jadi Polri akan terus selalu memonitor setiap kebijakan politik, setiap kebijakan pemerintahan, bahkan setiap keputusan di peradilan pun itu bisa berdampak ke masalah sosial dan itu kembali ke tugas Polri sehingga saya pun harus menilai tim intelejen kita bisa mengkritisi, kita bisa mencegah jauh sebelumnya sehingga tidak terjadi masalah-maslaah sosial. Sehingga Indonesia damai terus,” pungkasnya.

(mei/fjr)