Serahkan Dokumennya ke Negara, SBY: Dokumen Negara Harus Jelas Posisinya

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan sekitar 2.000 dokumen ke Arsip Nasional untuk dijadikan milik negara. Kegiatan ini sebagai bentuk administrasi modern.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, negara modern haruslah memiliki administrasi yang modern. Segala kegiatan presiden haruslah dituangkan dalam sebuah dokumen dan di akhir jabatannya harus diserahkan ke lembaga penyimpan arsip supaya dapat dipakai dan disimpan sebagai dokumen sejarah.

"Semua ini adalah pertanggungjawaban saya selama memerintah kepada sejarah dan masyarakat. Ini harus kita lakukan,kita jalani administrasi modern di sebuah negara modern," ujar Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/10/2014).

Presiden mengatakan, dokumen pemeritahan haruslah jelas posisinya. Dengan demikian, tidak ada lagi dokumen sejarah yang hilang.

"Ini berguna bila ada polemik sejarah di masyarakat. Dokumen negara harus jelas posisinya di mana, jangan sampai dokumen negara tidak jelas posisinya," ujarnya.

Presiden juga menyampaikan, dokumen yang dia serahkan ke arsip nasional bisa digunakan untuk suatu penelitian. Menurutnya, segala kegiatan pemerintah dapat dijadikan bahan tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya.

"Mungkin nanti, di tingkat menteri, gubernur, bupati, walikota bisa juga menyimpan dokumennya. Bisa diabadikan di arsip nasional," ujarnya.

(rvk/kff)