PPP Gabung ke KIH, PDIP: Nggak Ada Kompensasi

Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy, memastikan partainya berada dalam pemerintahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Apa kompensasi yang diberikan KIH untuk partai berlambang kakbah itu?

"Nggak ada (kompensasi).‎ Biar sejuk dan bisa musyawarah. Ini usaha Mbak Puan (Puan Maharani) dan Bambang Wuryanto untuk optimalkan, untuk pertemukan PPP supaya DPR sejuk. Musyawarah mufakat terjadi. Mbah Moen minta untuk rekonsliasi, Jokowi dan Puan, ini menerima hasil rekonsiliasi," kata Politisi PDIP, Aria Bima.

Aria menyampaikan ini usai pertemuan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo yang digelar di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).

Aria tidak menjawab secara gamblang saat ditanya apakah Politisi PPP, Lukman Hakim akan kembali ‎menjabat sebagai Menteri Agama.

"Nggak tahu, itu hak perogatif Pak Jokowi,"‎ ujarnya.

Menurut Aria, pembicaraan KIH dengan PPP masih seputar koalisi di parlemen. Belum membicarakan pada tingkat eksekutif.

"(Sudah ada pembicaraan soal menteri?) koalisi parlemen dulu, eksekutif belum," tuturnya.

‎Sebelumnya, Muktamar VIII memutuskan perubahan haluan politik PPP untuk mendukung pemerintah. Ketum PPP Romahurmuziy menyatakan akan segera berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo.

"PPP memastikan diri di dalam pemerintahan agar kita semakin mampu mengawal pemerintahan. Tentu akan ada komunikasi lebih lanjut dengan Koalisi Indonesia Hebat dan Pak Jokowi," ujar Romi selepas acara di Hotel Empire Palace, Jl Blauran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/10/2014).

Sementara itu untuk urusan apakah PPP akan mendapat posisi menteri, dia tak bisa memastikan hal tersebut. Dia pun menepis kabar soal PPP telah menyodorkan nama ke Jokowi.

"Untuk menteri itu hak prerogatif Presiden. PPP tak paksakan atau dorong. Sampai saat ini belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk meminta nama kader PPP," imbuh Romi.

(idh/fdn)