.webp)
Pernyataan politik yang paling menarik adalah soal posisi koalisi PPP. Partai berlambang kakbah ini telah memutuskan untuk bergabung mendukung pemerintah.
Berikut pernyataan politik PPP hasil Muktamar VIII yang dibacakan Ketua Operating Comitee Muktamar Usman D Tokan di Hotel Empire Palace, Jl Blauran, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/10/2014):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. PPP mengajak seluruh elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat pemilu presiden (Pilpres) 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.
3. PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta bebas dari politik uang.
4. PPP mendorong Pemenrintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada Rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertanahan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
5. PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.
6. PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren, setara dengan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.
7. PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai 'Hari Santri' yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim 'Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim 'Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.
(bpn/trq)
