Demokrat Minta Jokowi Tiru Keberhasilan Pemerintahan SBY Bidang Hukum

Jakarta - Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera berakhir. Berbagai capaian dan keberhasilan terwujud dengan baik di pemerintahan SBY, salah satunya bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Presiden SBY selama 10 tahun memimpin pemerintahan memperlihatkan sikap taat asas dengan tidak mengintervensi apalagi memanfaatkan institusi hukum yang berada di bawah pengaruhnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, partai dan golongan tertentu, meskipun peluang untuk itu terbuka baginya untuk dilakukan. Di sisi lain pemerintahan SBY telah konsisten memimpin institusi hukum dan terus melakukan reformasi penegakan hukum baik itu menyangkut reformasi struktural, reformasi kultural (mental), pun reformasi hukum," kata Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Benny K Harman dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (17/10/2014).

Benny mengatakan, SBY selama 10 tahun di pemerintahan tidak tergoda untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan dan pemerintahannya . Ia juga tak menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengontrol kebebasan warga termasuk kebebasan berkumpul dan kebebasan pers untuk menjamin hak menyatakan pendapat secara terbuka.

"Di bidang pemberantasan korupsi, Presiden SBY terbukti konsisten mendorong dan menjaga KPK tetap menjadi komisi negara yang independen untuk mempercepat dan memimpin aksi pemberantasan korupsi. Presiden SBY tidak pernah melindungi orang-orang dekatnya yang terbukti memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan korupsi," kata mantan ketua Komisi III tersebut.

Karena itu, lanjut Benny, Demokrat meminta pemerintahan Jokowi nanti dapat melanjutkan keberhasilan pemerintahan SBY, dan tetap tetap konsisten pada penegakan hukum.

"Presiden Jokowi untuk melanjutkan hal-hal positif dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang telah dicapai dan dirintis Presiden SBY selama 10 tahun pemerintahannya," katanya.

Benny juga memastikan bahwa Partai Demokrat di parlemen berada di dalam garda terdepan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang hendak mengganggu tatanan sistem demokrasi demi tegaknya Indonesia yang hebat yakni Indonesia yang bebas korupsi, adil, demokratis, dan sejahtera.

"Ke depan pemerintahan Jokowi jangan pandang bulu dalam penegakan korupsi, meskipun itu ada di jajaran pemerintahnya," ujarnya.



(rmd/bil)