Pengesahan Ketum PPP Ditentukan Menkum HAM Kabinet Jokowi

Jakarta - ‎Muktamar PPP di Surabaya mengesahkan Romahurmuziy sebagai ketua umum pengganti Suryadharma Ali (SDA). Namun kepengurusan politisi yang akrab dipanggil Romi itu dianggap tidak sah alias ilegal oleh PPP kubu Suryadharma Ali.

Politisi senior PDIP Pramono Anung, menyebut meski tak ingin mencampuri urusan internal partai kakbah, namun soal pengesahan itu ada di menteri hukum dan HAM periode mendatang.

"Mengenai keabsahan itu ada di Menkum HAM, tentunya Menkum HAM yang baru nanti (kabinet Jokowi-JK)," kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Atas pencapaian Romi tersebut, Pramono‎ menyampaikan ucapan selamat, terutama karena Romi adalah tokoh muda yang berhasil menduduki kursi ketua umum partai politik tingkat nasional.

"Kita tidak mau masuk dalam wilayah konflik apakah yang berkaitan keabsahan, itu urusan internal PPP sendiri karena kita tahu ada 2 kubu," ujar Pram.

"Dia adik kelas saya, maka saya ucapkan selamat," imbuh mantan wakil ketua DPR itu.

‎Sebagaimana diketahui, Sekjen PPP Romahurmuziy terpilih secara aklamasi dalam Muktamar yang dihadiri mayoritas pengurus PPP nasional di Surabaya. Namun hasil Muktamar itu ditolak sebagian pengurus yang merupakan loyalis Suryadharma Ali.

(iqb/rmd)