Muktamar VIII Pilih Romi Jadi Ketum PPP, Benarkah Mbah Moen Diabaikan?

Jakarta - Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair atau yang biasa disapa Mbah Moen menyatakan Muktamar, baik yang digelar Suryadharma Ali maupun Romahurmuziy, tidak sah. Namun demikian Romahurmuziy tetap dipilih sebagai Ketua Umum oleh Muktamar VIII di Surabaya yang masih berlangsung hingga malam ini.

Seorang loyalis Suryadharma, Vernita Darwis menyatakan keterpilihan Romi itu tidak menghormati petuah Mbah Moen. Bagaimana pembelaan kubu Romi?

"Saya sudah lama kenal Mbah Moen dan sering bertemu beliau. Saya rasa pernyataan itu bukan murni dinyatakan oleh Mbah Moen. Beliau sangat mengerti konstitusi partai sehingga tak mungkin berkata demikian," tutur Waketum Suharso Monoarfa yang kini menjadi anggota Dewan Formatur PPP di Hotel Empire Palace, Jl Blauran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2014).

Dia menjelaskan bahwa dalam AD/ART PPP tertulis bahwa penyelenggaraan Muktamar akan sah setelah dihadiri 2/3 pemilik suara. Dengan kehadiran 26 dari 33 DPW atau 844 dari 1.112 fungsionaris maka itu sudah kuorum.

"Selain itu dalam AD/ART juga dijelaskan bahwa tugas Majelis Syariah hanyalah memberikan fatwa yang berkaitan dengan keagamaan saja. Justru kami ingin mengembalikan agen-agen partai kepada fungsi dan tugasnya," papar Suharso.

Sementara itu kegiatan Muktamar partai merupakan kegiatan organisasi, bukan keagamaan. Oleh karena itu pendapat Mbah Moen mengenai Muktamar tak bisa dilaksanakan demi konstitusi partai.

"Tentu kami sangat menghormati Mbah Moen, dan sebenarnya inilah Muktamar yang dikehendaki Mbah Moen karena dihadiri oleh banyak kader dan sebelum pelantikan Presiden/Wakil Presiden," pungkas Suharso.

(bpn/rmd)