Masih Deadlock, Pemilihan Pimpinan Komisi DPR Lanjut di Rapat Konsultasi

Jakarta -

Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain. Pimpinan DPR dan Fraksi akhirnya sepakat melanjutkan itu dalam rapat konsultasi.

Rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah sebetulnya sudah digelar sebelum paripurna, tapi paripurna gagal mengesahkan agenda penting ini. Sehingga ini menjadi rapat konsultasi kedua.

Rapat digelar di ruang Pansus gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/10/2014), rapat dihadiri pimpinan Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah. Hadir mayoritas pimpinan fraksi, bahkan dari PDIP 'sang juru lobi' Pramono Anung juga hadir.

"Kami mengusulkan musyawarah mufakat dengan formula proporsional berdasarkan kursi. Misalnya partai terbesar memilih duluan mau komisi apa," ujar anggota FPKB Abdul Kadir Kading sebelum rapat.

Abdul menjelaskan, ‎dengan musyawarah mufakat maka semua fraksi punya kesempatan untuk menduduki kursi pimpinan komisi secara proporsional.

"Tidak elok kalau DPR terus-terusan terkesan berebut jabatan," ujar ketua DPP PKB itu.

Selain soal mekanisme pemilihan komisi, rapat juga akan menentukan apakah penentuan mitra kerja komisi dilakukan sebelum atau setelah pelantikan Jokowi-JK.

Pasalnya, mitra kerja dalam hal ini kementerian kabinet Jokowi-JK belum diketahui pasti sehingga bisa menentukan tugas-tugas di komisi.

"Kita dorong nama mitra setelah Jokowi dilantik," ucap Abdul.

Hingga pukul 16.20 WIB rapat masih berlangsung secara tertutup.

(iqb/trq)