Jurus Jitu SBY Mengentaskan Kemiskinan

Jakarta -

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki cara yang jitu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. SBY menekankan bahwa dengan membuka lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya maka seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Job creation itu jalan yang paling efektif mengurangi kemiskinan," kata Presiden SBY dalam pembukaan Konsultasi Pembangunan Pasca 2015 di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (20/2/2012).

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono selalu menegaskan pemerintah serius menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sebab, pemberantasan kemiskinan itu merupakan amanat agama, konstitusi, serta ilmu pengetahuan.

"Kalau dilihat dari segi falsafah untuk menangani kemiskinan itu barangkali kita tidak perlu ragu lagi. Masyarakat menginginkan pemerintah, negara benar-benar aktif dalam mengatasi masalah ini," kata Boediono dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2011).

Hasilnya dapat dilihat dalam data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikutip detikcom, Kamis (16/10/2014). Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 adalah 36,1 juta atau sebesar 16,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini menurun hingga pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin adalah sebesar 28,1 juta atau 11,4 persen.

Upaya penurunan angka kemiskinan selama 10 tahun ini bukan tanpa tantangan. Perekonomian mengalami perlambatan oleh krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008-2009. Pemerintahan kemudian fokus pada stabilisasi dan perlindungan bagi penduduk miskin yang dilanjutkan dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial ke dalam berbagai program.

Program-program yang diluncurkan oleh Presiden SBY antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Ada pula penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Askeskin/Jamkesmas, dan program kompensasi dan bersifat sementara.

Dalam periode 2010-2014, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV dengan tujuan agar lebih sinergis. Efektivitas program juga ditingkatkan dengan membuat kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mencapai tingkat kemiskinan 4-5 persen pada tahun 2025.

Bagaimana dengan program pengentasan kemiskinan di masa pemerintahan Jokowi-JK mendatang? Apakah mampu semakin menurunkan jumlah penduduk miskin? Mari kita nantikan.

(imk/erd)