Tak Terapkan Siaga 1 di Pelantikan Presiden, TNI: Kita Siap Semua

Tak Terapkan Siaga 1 di Pelantikan Presiden, TNI: Kita Siap Semua

- detikNews
Kamis, 16 Okt 2014 10:12 WIB
Tak Terapkan Siaga 1 di Pelantikan Presiden, TNI: Kita Siap Semua
Jakarta - TNI tidak menerapkan status siaga 1 dalam jajarannya untuk pengamanan pelantikan presiden mendatang. Meski begitu TNI mengaku siap dalam pengamanan sehingga masyarakat diimbau menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Nggak ada apa-apa kok. Tapi bukan berarti kita nggak siap. Kita TNI siap semua," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai apel siaga gabungan TNI/Polri untuk persiapan pengamanan pelantikan presiden di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Moeldoko pun meyakinkan bahwa TNI/Polri dalam keadaan siap dengan jumlah personel yang memadai untuk mengamankan jalannya pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan digelar pada Senin (20/10/2014). Ia pun mengingatkan pasukannya untuk selalu dalam keadaan siaga untuk mengamankan kedaulatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden dan Wapres lambang negara, di dalamnya ada kedaulatan. Tugas TNI mengamankan kedaulatan, tugas TNI dalam UU 34 juga mengamankan negara, Presiden dan Wapres. Pembagian tugas dan komando pengendalian antara TNI dan Polri sudah jelas, serius, waspada. Masyarakat agar tak takut. Jalankan kegiatan seperti biasa, TNI Polri yang tanggung jawab" kata Moeldoko.

"Pengendalian pengamanan tertinggi di tangan Panglima TNI. Pengamanan presiden dan wapres maupun VVIP memiliki standar yang tak boleh dikurangi sedikit pun, jalankan tanpa ragu-ragu," lanjut Jenderal Bintang 4 itu mengingatkan pasukannya.

Panglima TNI mengaku tak ada perubahan protokol pengamanan usai Jokowo-JK dilantik nanti. Menurut Moeldoko, TNI sudah memiliki standar pengamanan yang pasti sesuai rencana operasi pengamanan VVIP yang tak boleh sedikitpun dikurangi. TNI/Polri disebutnya siap menghadapi ancaman jika terjadi sesuatu hal yang buruk.

"Sepanjang itu kegiatan politik atau proses politik, TNI tidak boleh ikut campur. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pengamanan atau terancamnya sebuah obyek, TNI harus turun tangan. Jadi kalau kegiatan politiknya mohon maaf TNI tidak boleh ikut campur," tutup Moeldoko.

(ear/ndr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads