"Muktamar Surabaya ilegal! Karena tidak mengikuti AD/ART," kata Suryadharma dalam jumpa pers di kediaman Djan Faridz, Jl Talang, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2014).
Menurut Suryadharma, dalam AD/ART PPP sudah diatur soal mekanisme kerja. Berdasarkan AD/ART itu, Sekjen berwenang mengatur organisasi secara administratif dan Wakil Ketua Umum adalah pembantu Ketua Umum. Ketua Umum sendiri adalah Penganggung Jawab Umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menteri Agama ini masih bersikeras bahwa Muktamar akan dilaksanakan pada 23 Oktober. Pemilihan tanggal itu karena menunggu pemerintahan Jokowi-JK terbentuk.
"Pelaksanaan Muktamar VIII itu paling lambat satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk," kata Suryadharma.
Saat ini Muktamar versi Romi cs akan segera berlangsung di Empire Palace Hotel, Surabaya, Jawa Timur. Muktamar ini baru akan dimulai pukul 14.00 WIB, namun sudah ada kader PPP yang berdemonstrasi.
(dnu/trq)











































