DPW PPP Jatim Nilai Muktamar Kubu Romy di Surabaya Ilegal

Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur menganggap rencana muktamar yang akan digelar kubu Romy Cs tidak sah. Alasannya, DPW tidak pernah dilibatkan dalam rencana muktamar tersebut.

Selain itu, DPW menilai hajat yang akan digelar di Surabaya itu disebut-sebut sebagai ajang 'kebelet' mendapatkan jatah menteri di pemerintahan Jokowi-JK.

"Kami tahu ada muktamar di Surabaya. Tapi kami bingung, karena muktamar baru sah dilaksanakan jika ditandatangani Ketua Umum Pak SDA dan Sekjen Romi," ujar Wakil Ketua Umum DPW PPP Jawa Timur KH Maskur Hasyim saat jumpa pers bersama pengurus DPW lainnya seperti KH Mas Masnyur Tolha (Ketua Majelis Syariah DPW PP Jatim), KH Hafidz Maksum (Ketua Majelis Pakar DPW PPP Jatim), Selasa (14/10/2014).

Ia menerangkan, Muktamar yang digelar di Surabaya pada 15-18 Oktober bertentangan dengan AD/ART partai Pasal 51 ayat 2 yakni, Muktamar dilaksanakan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelantikan presiden atau pemerintahan baru. Jika muktamar digelar pada 23-26 Oktober, menurutnya itu sah karena setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014.

"Kita ke depan membangun kembali. Siapa yang terpilih pada 23 Oktober nanti ya terserah muktamririn. Kalau urusan akan membelokkan koalisinya, itu juga terserah hasil muktamar. Yang pemting muktamar lebih sesuai dan bermakna kalau ketum dan sekjen yang teken. Terlepas pribadi watak yg kurang pas, kita korbankan semuanya, karena bertanggungjawab melaksanakan amanat partai," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pakar DPW PPP Jatim KH Hafidz Maksum menilai muktamar di Surabaya dipaksakan dan kebelet untuk mendapatkan jatah menteri dari pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya memang mendapatkan undangan sebagai Ketua Majelis Pakar. Tapi saya tidak akan datang karena ilegal dan tidak sah," ujarnya.

"Ada apa muktamar ini kok sebelum pelantikan Jokowi-JK. Ini muktamar kebelet karena digelar sebelum 20 Oktober," terangnya.

Disinggung mengenai rencana muktamar yang akan dihadiri Jokowi. Kata Maksum, jika benar-benar dihadiri presiden terpilih, maka bisa menganggu kepemimpinan Jokowi.

"Kalau Pak Jokowi hadir, itu keliru. Mengapa, karena kondisi seperti ini kok masuk, dan ini kemungkinan bisa menganggu kepemimpinannya," ujarnya.

Ia menegaskan, lebih baik PPP konsolidasi ke dalam untuk 5 tahun akan datang. "Kita tidak oposisi, tapi melaksanakan amar maruf nahi mungkar. Meski di dalam atau di luar pemerintahan, kita tetap amar maruf nahi mungkar," tandasnya.

(roi/ahy)