Gubernur Jateng Tak Akan Ambil Alih Pemerintahan Temanggung

Semarang - Desakan masyarakat Temanggung yang meminta Bupati Totok Ari Prabowo turun, tak membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergeming. Gubernur Jateng Mardiyanto menegaskan tidak akan mengambil alih pemerintahan Temanggung karena tidak ada aturan yang menyatakan seperti itu."Hingga saat ini tidak ada perintah yang meminta saya untuk mengambil alih," kata Mardiyanto kepada wartawan di Hotel Graha Santika, Jl. Pandanaran, Semarang, Rabu (12/1/2005).Menurut Mardiyanto, UU No 23/2004 menyatakan Bupati hanya bisa diganti dengan tiga syarat. Pertama berhalangan tetap, misal meninggal dunia, dua, mengundurkan diri dan ketiga melakukan tindakan pidana. Ia mengatakan, Mendagri hanya memintanya untuk mendesak Bupati agar menjaga stabilitas keamanan dan menyelenggarakan proses pemerintahan seperti biasa."Perintah Mendagri untuk melakukan supervisi bukan berarti tindakan mengambil alih. Saat ini saya sedang meneliti SK yang mengakibatkan pengunduran diri massal pejabat yang terjadi di lingkungan Pemkab Temanggung," kata dia.Mardiyanto menjelaskan dia tidak akan masuk pada wilayah politik tapi hanya pada level pemerintahan. "Kalau ada perilaku bupati yang keliru dan ada SK yang tidak sesuai, maka hal itulah yang akan diperbaiki. Itu menunjukkan langkah asistensi pemprov terhadap pemkab atau pemkot," ujarnya.Ketika ditanya mengenai dugaan korupsi dana pemilu sebesar Rp 1,7 Miliar oleh Bupati, Mardiyanto mengatakan persoalan tersebut harus diselesaikan secara hukum. "Masa Bupati dan Kapolres saling tuduh menuduh," kata Mardiyanto.Mardiyanto juga mengaku belum mendapat laporan dari tim Pemprov yang diterjunkan ke Temanggung sejak Hari Minggu lalu. "Tidak perlu tergesa-gesa yang penting teliti," demikian Mardiyanto. (fab/)