FPI: Analogi Pemohon Legalisasi Perkawinan Beda Agama Sembrono

- detikNews
Selasa, 14 Okt 2014 14:48 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - FPI menolak tegas permohonan alumnus dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melegalkan perkawinan beda agama. Menurut FPI, dalil para pemohon itu ngawur dan sembrono.

‎"Pernikahan atau perkawinan baik dari sisi pandang setiap agama maupun hukum positif di Indonesia adalah antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Bahwa analogi pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 29 UUD 1945 adalah analogi yang ngawur, ngaco, sembrono dan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan ilmu," ujar kuasa hukum FPI, Mirza Zulkarnaen.

Gal itu disampaikan di dalam ruang sidang, di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Mirza mengatakan maksud dari Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 29 UUD 1945‎ itu adalah untuk melindungi hak setiap orang menjalankan dan memeluk agama. Sedangkan, lanjutnya, pernikahan beda agama secara nyata terdapat 2 agama yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dan saling berhadapan.

Selain itu, FPI juga menyebut bahwa pemohon keliru dalam menafsirkan Pasal 2 UU Perkawinan yang dikatakan tidak menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Mirza menyebutkan bahwa berdasarkan pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa perkawinan dilakukan antara 2 orang yang berlawanan jenis.

"Kecuali pemohon menafsirkan perkawinan hanya dilakukan oleh 1 orang sehingga unsur 'setiap orang' masih memungkinkan berpotensi dilanggar oleh pasal 2 ayat 1 namun bukanlah perkawinan jika dilakukan oleh 1 orang melainkan perbuatan masturbasi atau onani," kata Mirza.

Mirza sendiri mewakili FPI dalam menyampaikan keterangannya. Di dalam ruang sidang hadir pula perwakilan FPI yaitu Habib Muchsin Alatas dan ‎Abdul Fattah.

Sebelumnya di dalam sidang, pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Hukum dan Ham Kementerian Agama, Machasin‎ telah menyampaikan keterangan dari Kemenkum HAM dan Kemenag. Pemerintah meminta hakim MK menolak dalil-dalil yang diajukan pemohon.

‎Permohonan judicial review itu diajukan oleh alumnus dan mahasiswa FHUI yaitu Damian Agara Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra. Namun hanya Damian dan Anbar yang hadir.

(dha/asp)